Masalah RSUD Haulussy memang harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan DPRD. Pengawasan lembaga legislatif ini penting untuk merubah pola  managrmen rumah sakit berplat merah ini menjadi lebih baik. “Karena itu langkah DPRD Maluku dengan membentuk panitia kerja (panja) guna membahas masalah RSUD Haulussy adalah langkah yang tepat.

“Buktinya pasca dibentuk  beberapa hari lalu, kini panitia kerja atau Panja RSUD dr M Haulussy terus menggenjot pembahasan persoalan yang dihadapi rumah sakit milik pemerintah daerah ini.“Panja RSUD Haulussy mulai bekerja optimal“dengan meminta visi Komisi IV sebagai mitra terkait dengan masalah yang selama ini dihadapi oleh RSUD Haulussy.

“Panja telah mendengarkan pendapat minimal fraksi-fraksi yang ada di DPRD dan telah ditetapkan jadwal kerja untuk beberapa waktu kedepannya.“Panja akan melihat tiga aspek  diantaranya berkaitan dengan kualitas management, aspek sumber daya manusia dan aspek sarana prasarana RSUD Haulussy.“Langkah panja ini patut diapresiasi tetapi langkah ini juga harus serius dan tuntas. Karena banyak pansus yang dibentuk hasilnya hanya sampai di rekomendasi setelah itu rekomendasi dewan ada yang tindaklanjuti eksekutif tetapi ada juga yang tidak. Inilah yang patut diwaspadai dan diawasi ketat.

“ Panja  yang bertugas guna menangani permasalahan klasik yang selama ini terjadi di RSUD Haulussy harus diikuti dengan keseriusan.“Dalam konteks penanganan Covid-19 diperlukan kerjasama semua aspek baik masyarakat, pemerintah maupun swasta terutama sektor kesehatan. “RSUD Haulussy merupakan bagian yang tidak dapat dilepaskan sebagai rumah sakit tertua di Maluku sehingga memerlukan keahlian, pengalaman dan keseriusan untuk menanggapi kondisi saat ini.

“Disisi lain, masyarakat Maluku saat ini merasakan banyak kekecewaan yang terjadi akibat pelayanan publik tidak maksimal yang dilakukan RSUD Haulussy.“Dalam menanggapi rasa kekecewaan  masyarakat terhadap RSUD Haulussy maka DPRD Provinsi Maluku yang merupakan representasi dari masyarakat harus memperjuangkan hak-hak masyarakat tersebut.“Artinya, Panja yang dibentuk oleh DPRD wajib dapat melakukan komunikasi yang serius sehingga tidak boleh ada lagi ketidakadilan dalam melayani masyarakat Maluku termasuk masalah lainnya.“Panja RSUD Haulussy harus dapat berkerja lebih cepat dan keras untuk melihat dan membelah hak-hak masyarakat Maluku dengan memanggil Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD Haulussy untuk memverifikasi data yang masuk kepada Panja.

Kita berharap.Panja bekerja serius dan maksimal hingga akhirnya hasil temuan-temuan yang dibahas itu bisa dalam bentuk rekomendasi yang isinya keras dan tegas yang disetuji secara paripurna dan diserahkan ke Pemerintah Provinsi.

Selain itu panja punya tugas tidak harus selesai tetapi dewan harus terus mengawasi ketat pemerintah provinsi apakah rekomendasi dewan itu dilaksanakan ataukah tidak.“RSUD Haulussy rumah sakit kebanggaan masyarakat Maluku milik daerah ini. Karena itu kita berharap ada perubahan dan perbaikan yang maksimal. Semoga (*)