AMBON,Siwalimanws – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan telah menyiapkan stimulus untuk melanjutkan program pemilihan ekonomi di Maluku.

“Jadi kita sudah siapkan ber­bagai kebijakan stimulus lanju­tan untuk memulihkan pereko­nomian nasional yang termuat dalam Masterplan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJ­KI) 2021-2025,” jelas Ketua Dewan Komisioner OJK Wim­boh Santoso dalam pertemuan tahunan industri jasa keua­ngan (PTIJK) yang digelar secara virtual di Jakarta, Jumat (15/1).

Wimboh menjelaskan, pan­demi Covid-19 merupakan ba­dai besar yang membawa gun­cangan hebat bagi perekono­mian dan pasar keuangan global. Perekonomian nasional pun terkontraksi cukup dalam, se­hingga menekan kinerja sektor riil dan mengurangi pendapatan masyarakat.

Untuk mengantisipasi dam­pak pandemi Covid-19 itu, OJK pada 2020 telah mengeluarkan berbagai kebijakan forward looking dan countercyclical policies yang ditujukan untuk mengurangi volatilitas pasar, memberikan ruang bagi sektor riil untuk dapat bertahan dan juga menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Pemerintah dan Bank Indonesia juga sangat membantu de­ngan stimulus fiskal dan kebi­jakan moneter yang akomodatif.

“Kebijakan-kebijakan ter­sebut sangat efektif sehingga perekonomian domestik secara bertahap terus membaik selain itu, stabilitas sistem keuangan sampai saat ini masih terjaga dengan baik,” kata Wimboh.

Diindustri pasar modal, kebijakan pengendalian volatilitas yang dikeluarkan OJK sejak awal pandemi serta tindakan tegas peng­awasan OJK telah meningkatkan kepercayaan investor yang tercer­min dengan membaiknya IHSG di atas 6.000 pada awal 2021 setelah se­belumnya terpuruk di posisi teren­dah di 3.937,6 pada 24 Maret 2020.

“Penguatan IHSG tidak terlepas dari meningkatnya jumlah investor ritel di pasar modal yang mencapai 3,88 juta investor,” jelasnya.

Sementara penghimpunan dana melalui penawaran umum mencapai Rp118,7 triliun dengan 53 emiten baru yang merupakan angka terti­nggi di ASEAN.

Diindustri perbankan, pelambatan aktivitas disektor riil dan belum penuh beroperasinya korporasi besar membuat kinerja intermediasi perbankan mengalami tekanan dan terkontraksi -2,41% (yoy) di 2020. Namun demikian, kredit Bank BUMN masih tumbuh 0,63% dan BPD tumbuh 5,22%, serta Bank Syariah tumbuh 9,50%.

Di sektor UMKM, berbagai ke­bijakan stimulus yang diberikan oleh OJK dan pemerintah berdampak pada stabilnya pertumbuhan kredit UMKM dan mulai tumbuh positif secara month to month pada bebe­rapa bulan terakhir. Penempatan dana pemerintah di perbankan se­besar Rp66,7 triliun telah disalurkan sebesar Rp323,8 triliun atau mem­berikan leverage sebesar 4,8 kali.

Kebijakan restrukturisasi kredit perbankan yang telah diperpanjang, hingga akhir Desember telah men­capai Rp971 triliun (18% dari total kredit) dari sekitar 7,6 juta debitur UKM dan korporasi. Kebijakan ini menghasilkan profil risiko per­bankan yang terkendali dengan rasio NPL gross pada level 3,06% (2019: 2,53%) atau net 0,98% (2019: 1,19%) dan didukung oleh per­modalan yang cukup tinggi, yaitu CAR sebesar 23,78% (2019: 23,31%).

Sejalan dengan itu, likuiditas perbankan masih cukup memadai (ample) ditandai oleh alat likuid perbankan yang terus meningkat mencapai sebesar Rp2.111 triliun dibandingkan tahun lalu sebesar Rp1.251 triliun, dan Dana Pihak Ketiga yang tumbuh sebesar 11,11% yoy. Alat likuid per non-core deposit 146,72% dan liquidity coverage ratio 262,78%, lebih tinggi dari threshold-nya.

Untuk diketahui, Presiden, Joko Widodo hadir secara virtual dalam pertemuan yang juga diikuti secara virtual oleh pelaku industri jasa keuangan, pimpinan lembaga negara, menteri kabinet indonesia maju, gubernur dan kepala daerah, serta pelaku usaha mikro dan pimpinan media massa tersebut. (S-51)