AMBON, Siwalimanews – Gubernur Murad Ismail mene­-gaskan, orang luar Maluku atau pendatang yang masuk ke Maluku melalui Bandara Pattimura wajib diisolasi selama 14 hari.

Pemprov Maluku te­lah menyediakan Balai Diklat untuk mengiso­lasi mereka. Hal ini di­lakukan untuk mence­gah penyebaran virus corona.

“Langkah pencega­han kali ini adalah me­wajibkan setiap penda­tang atau orang luar daerah terlebih dari Pulau Jawa yang baru tiba di Ambon untuk di­isolasi selama 14 ha­ri,” tegas Murad kepa­da wartawan di Kantor Gubernur Maluku, Se­lasa (24/3).

Siapa pun orang luar yang datang, kata Mu­rad, wajib diisolasi demi mengamankan masyarakat Maluku dari penyebaran virus corona.

“Sekarang saja pesawat yang terbang dari Jakarta menurun sekali, sekitar 800 orang per hari dan yang datang itu kita perkirakan 20 persen dari 800 penumpang pesawat orang luar. Itu lumayan juga 40 orang orang luar. Tadi saya bicara dengan pak Kasrul nanti kita bagi dalam dua. Begitu mereka (orang luar daerah) datang di Maluku, kita isolasi mereka selama 14 hari di balai diklat,” tandasnya.

Murad mengatakan, sebanyak 1000 tempat tidur di Balai Diklat Maluku telah disiapkan untuk me­ngisolasi para pendatang.

“Kita isolasi mereka di Diklat, kita sudah siapkan tempat tidur 1000. Jadi setiap hari orang luar yang datang di Maluku, kita pasti isolasi,” ujarnya.

Jika yang tidak mau diisolasi se­lama 14 hari, kata Murad, akan disu­ruh kembali ke daerah asalnya. “Ka­lau mereka nggak suka, ya kita suru kembali ke daerah asal,” tegasnya.

Sementara bagi warga Maluku yang baru dari luar daerah, mereka diwajibkan untuk karantina mandiri di rumah selama 14 hari. “Yang da­tang yang asli orang Maluku tetap kita isolasi di rumah masing-masing,” tandasnya.

Murad mengatakan, yang paling penting saat ini adalah menjaga ja­rak untuk mencegah penyebaran virus corona.  “Kalau ini kita tidak disiplin, berarti kita selesai,” ujarnya.

Murad juga mengatakan, Pemprov Maluku telah meminta 1000 rapid test untuk mendeteksi corona ke pemerintah pusat. “Kita sudah pe­san rapid test 1000, tapi belum da­tang,” ujarnya lagi.

Pesan Presiden

Murad juga menjelaskan, berda­sarkan rapat terbatas melalui teleconference bersama Presiden Joko Widodo, Selasa (24/3), ada sejumlah poin yang disampaikan kepada para kepala daerah.

Hal penting yang disampaikan itu pertama, meminta para kepala daerah harus fokus terhadap tiga hal yaitu keselamatan dan kesehatan yang utama, serta jaringan peng­amanan sosial atau bantuan sosial.

Kedua, presiden meminta para kepala daerah segera menghitung dampak ekonomi akibat penanganan dan pencegahan Covid-19 sehingga kesiapan dalam penyediaan stok pangan selalu ada.

Ketiga, kebijakan lockdown tidak dilakukan karena setiap negara mempunyai karakteristik wilayah berbeda dan pasien tetap memilih untuk tidak melaksanakan lock­down.

Keempat, melakukan terus jarak sosial atau social distancing sesuai budaya lokal daerah masing-masing, memangkas anggaran yang tidak prioritas dan perlu relokasi anggaran baik APBN maupun APBD untuk bantuan sosial, melaksanakan program padat karya tunai serta mem­perhatikan pekerja harian yang kehilangan pekerjaan, UMKM yang berdampak agar melakukan pe­nundaan cicilan selama 1 tahun suku bunga.

“Barusan kita rapat dengan Ke­pala Dinas Sosial bagaimana ban­tuan sosial diberikan kepada masyarakat-masyarakat yang betul-betul ter­dampak, masyarakat miskin yang terdampak Covid-19,” terang Mu­rad.

Jumlah ODP dan PDP Bertambah

Jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) di Maluku terus Bertambah.

“Sampai dengan Rabu, 25 Maret pukul 12.00 WIT jumlah OPD di Ma­luku sebanyak  96 orang,” jelas Jubir Gugus Tugas Percepatan Penang­gu­langan Covid-19 Maluku, Meikyal Pontoh kepada wartawan di kantor gubernur, Rabu (25/3).

Ia merincikan, di Kota Ambon jumlah ODP sebanyak 23 orang, Kabupaten Malteng 6 orang, Ka­bupaten SBB 16 orang, Kabupaten SBT 1 orang, Kabupaten Buru 14 orang, Kota Tual 4 orang, Kabupa­ten Kepulauan Tanimbar 26 orang dan Kabupaten Kepulauan Aru  6 orang.

Sebelumnya Selasa (24/3) hingga pukul 12.00 WIT jumlah ODP di Maluku 76 orang.

Sedangkan untuk PDP  naik men­jadi 4 orang, masing-masing di Kota Ambon tiga orang dan satu lagi di Kabupaten Maluku Tengah.

“Jadi untuk empat orang yang dinyatakan PDP kini sudah diisolasi di RSUD dr Haulussy,” terangnya.

Sebelumnya Selasa (24/3) hingga pukul 12.00 WIT, jumlah PDP di Maluku sebanyak 3 orang.

Pontoh juga menjelaskan, kalau proses tracking terhadap 14 teman pasien 01 sudah dilakukan oleh tim gugus tugas Pemkot Ambon.

“Tracking sudah dilakukan mulai dari bandara sampai tempat pasien yang terkonfirmsi tinggal,” terang Pontoh.

Selain itu, spesimen 14 orang itu sudah diambil dan dikirim ke Batlibang Kementerian Kesehatan untuk diperiksa. Mereka juga sudah diisolasi di Balai Diklat Provinsi Maluku selama 14 hari.

“Mereka memang sudah kita isolasi dan spesimen pun sudah di­ambil untuk diperiksa di labora­torium,” jelasnya.

Kerja dari Rumah Diperpanjang

Pemprov Maluku memutuskan memperpanjang waktu kerja bagi ASN dari rumah terhitung 1 April hingga dua minggu kedepan.

“Awalnya kerja dari rumah di­ber­lakukan mulai tanggal 16-31 Maret, namun melihat kondisi saat ini Pem­prov Maluku juga memperpanjang waktu kerja dua minggu kedepan terhitung mulai tanggal 1 April mendatang,” jelas Sekda Maluku, Kasrul Selang, kepada wartawan di kantor gubernur, Rabu (25/3).

Kebijakan juga diberlakukan bagi siswa SMA/SMK di Maluku. “Jadi waktu belajar dari rumah ditambah dua minggu lagi, terhitung dari tanggal 1 April,” ujar Kasrul.

Semprot Disinfektan

Ketua Gugus Tugas Percepatan Pe­nanggulangan Covid-19 Kota Am­bon, Syarif Hadler memastikan setelah dilakukan tracking terhadap 14 orang teman dari pasien 01, pi­haknya segera melakukan penyem­protan disinfektan di tempat-tempat yang mereka pernah datangi.

“Jadi kita semprot disinfektan dan juga kamar tempat pasien terkon­firmasi dan teman-temannya mengi­nap, termasuk dengan Farmers Market tempat mereka bekerja,” terang Syarif melalui rilis yang diterima Siwalima, Selasa (24/3).

Syarif mengatakan, pihaknya akan mempertimbangkan usulan masya­rakat untuk melakukan menyem­protkan disinfektan di setiap desa keluharan di Kota Ambon, termasuk RSUD dr. Haulussy.

“Kita tidak punya rumah sakit, RSUD dr. Haulussy milik provinsi, nanti kota koordinasikan soal itu dengan mereka, sedangkan untuk desa kelurahan sedang mengarah ke situ,” jelasnya.

Ditanya soal rapid test, Syarif menjelaskan, sudah didatangkan oleh pemerintah pusat dan akan di­bagikan ke setiap daerah. “Untuk Kota Ambon belum tiba,” ujarnya.

Ia meminta masyarakat Kota Ambon untuk tidak banyak beraktifitas di luar rumah, kalau tidak ada hal yang penting. “Saya himbau kepada seluruh masyarakat, tidak ada keperluan mendasar, jangan lancang keluar,” tegasnya. (S-39/Mg-6)