NAMLEA, Siwalimanews- sungguh miris selama 7 bulan PT Wainebe Wood Industri (WWI) tidak membayar gaji karyawan

“Kalau tujuh bulan tak digaji? Keluarga mau makan apa? Ini Ngeri bos,” gerah Wakil Ketua DPRD Buru, Djalil Mukaddar saat bersama Ketua DPRD Muh Rum Soplestuny dan sejumlah anggota dewan melakukan kunjungan kerja ke PT WWI di Desa Waikose, Kecamatan Fenalisela, Sabtu (27/4)

Saat berkunjung ke PT WWI di luar pintu masuk kantor, rombongan DPRD hanya ditemui Camat Fenalisela. Tidak terlihat satupun petinggi PT WWI yang ikut menyambut.

Berselang beberapa menit kemudian, pimpinan DPRD menanyakan surat pemberitahuan kunjungan DPRD Buru yang telah sampaikan beberapa hari sebelumnya.

Lalu dengan enteng, Rusli Tasidjawa mengaku, kalau dirinya yang ditugasnya melayani DPRD Buru dalam kapasitasnya sebagai Humas PT WWI.

Rusli beralasan kalau manajer perusahan dan petinggi lainnya sedang berada di luar daerah. Sedangkan satu petinggi lainnya sedang memenuhi oanggilan di Polres Pulau Buru.

Karena sudah terlanjur datang, akhirnya DPRD memutuskan berbincang sebentar dengan Humas PT WWI. DPRD merasa sangat tidak dihargai oleh perusahan tersebut, karena sebelumnya sudah dua kali Komisi II untuk melakukan tugas pengawasan , namun tidak diladeni para petinggi perusahan dan terjadi lagi saat kunjungan ketiga yang dihadiri langsung oleh pimpinan dewan yang membawa serta banyak anggota dewan.

Di hadapan Humas PT WWI , Ketua DPRD Buru menyampaikan pesan singkat untuk diteruskan kepada pimpinan PT WWI, agar ke depan harus ada perbaikan dan para wakil rakyat itu ingin kepastian masalah yang terjadi di sana harus diselesaikan. “Saya sangat sayangkan ketidakhadiran pimpinan hari ini”sesali Rum.

Rum lalu menyoalkan 7 bulan gaji ratusan karyawan di PT WWI yang belum dibayar. Namun Humas PT WWI memilih tidak mau menjawabnya.”Mengenai masalah gaji itu memang beta seng bisa jawab,”kilah Rusli Tasidjawa.

Selanjutnya Wakil Ketua DPRD Buru dalam pertemuan singkat itu menegaskan, bahwa ada masalah krusial yang terjadi di PT WWI. Yang pertama, gaji ratusan karyawan 7 bulan belum dibayar dan ikut diiyakan oleh humas perusahan dengan menganggukkan kepala sampai beberapa kali.

Masalah kedua lanjut Djalil, ada karyawan yang meninggal dunia karena kecelakaan kerja dan hal itu dibenarkan humas perusahan yang terkesan mengentengkan masalah tersebut dengan menimpali kalimat, kecelakaan kerja itu biasa.

Yang ketiga, lagi lanjut Djalil, ada karyawan yang melakukan bon (hutang) kepada kantin perusahan . Mereka ambil beras Bulog diatas harga.

Kata Djalil, kalau masalah besar yang terjadi di PT WWI ini harus diselesaikan. Tidak bisa dianggap ini masalah sepele.

“Apalagi kita yang datang di perusahan yang begitu besar kita hanya disuruh temui humas,”ikut sesali Djalil.

Ditegaskan, kalau DPRD datang mewakili masyarakat yang keluarganya bekerja di perusahan tersebut untuk melakukan pengawasan.”Kalau tujuh bulan tak digaji? Keluarga mau makan apa? Ngeri bos,” lantang Djalil seraya berpesan kepada Camat Fenalisela, Haris Salasiwa dan Kadis Nakertrans Buru, Ridwan Tukuboya agar ikut menyikapi masalah yang terjadi di sana.

“Pak Camat, pak kadis tolong dilihat.Ini masyarakat kita.

Persoalan di sini cukup kompleks.

Kita tidak bisa anggap ini remeh. Dan ini bisa kita viralkan menjadi masalah nasional,” imbuh Djalil.

Dia menegaskan, setelah ini DPRD akan membuat laporan ke Pemerintah Propinsi, dan gubernur. Jika PT WWI tidak membayar 7 bulan gaji karyawan dan masalah ini terjadi terus menerus.

Dengan nada keras, Djalil mengatakan, kalau tidak bisa bayar gaji karyawan , sebaiknya tidak jempekerjakan orang.”Karyawan mau protes, katanya diancam diberhentikan.Ini persoalan yang harus diselesaikan,”tegas Djalil.

Oleh karena itu Djalil minta kepada ketua DPRD untuk dianggendakan ulang pertemuan dengan PT WWI dan ikut menghadirkan bos perusahan Feri Tanaya.

Djalil lalu minta agar pesan DPRD agar diteruskan kepada pimpinan PT WWI.

Pesan serupa juga agar diteruskan kepada pemilik PT WWI. “Sampaikan ke bos perusahan, bayarkan gaji karyawan yang tujuh bulan itu.Mereka mau ngomong mereka takut. Kita menyambung lidah mereka.Kalau bos kamu ada duit, bayar gaji orang.Kalau tidak bisa, berhentikan mereka semua dan tutup perusahan,”cibir Djalil.

Mendengar kalimat agar perusahan ditutup, terlihat humas PT WWI tersentak. Ia buru-buru berucap,”lalu kita mau bagaimana ?,”soalkan Rusli.

Rusli yang awalnya tidak menanggapi masalah gaji yang belum terbayar,tanpa sadar akhirnya mengakui sampai beberapa kali di hadapan para wakil rakyat, kalau dirinya juga belum dibayar haknya bersama ratusan karyawan lain selama tujuh bulan

Merespon jawaban humas perusahan itu, Djalil lanjut berkata, kalau tidak bisa bayar gaji, berarti perusahan tersebut tidak mampu.

Beri Rapor Merah

Ketua DPRD Buru, Muh Rum Soplestuny mengancam akan memberikan catatan buruk “rapor merah” untuk dilaporkan kepada Pemerintah Pusat di Jakarta, bila perusahan plywood PT Wainebe Wood Industri (WWI) tidak sesegera mungkin membayar tunggakan 7 bulan gaji karyawan.

Hal itu disampaikan Ketua DPRD Buru, Muh Rum Soplestuny kepada awak media usai DPRD melakukan kunjungan ke PT WWI.

Rum lebih jauh menjelaskan, kalau kunjungan kali ketiga ini DPRD datang dengan kekuatan full, mulai dari pimpinan hingga anggota komisi, untuk menyelesaikan masalah keterlambatan pembayaran gaji yang terjadi di PT WWI.

Hanya disayangkan kedatangan mereka untuk membicarakan masalah krusial itu kurang ditanggapi dengan baik oleh manajemen PT WWI.

Untuk itu, DRPD akan mengagendakan pertemuan ulang, agar dapat bertemu langsung dengan pimpinan dan pemilik PT WWI.

Dengan nada bijak, ia tetap menyampaikan apresiasi kepada PT WWI atas kontribusinya terhadap tenaga kerja.

Namun perusahan tersebut tetap diingatkan selesaikan hak karyawan, termasuk Jamsostek dan perlindungan tenaga kerja.

Ditanya, langkah tegas DPRD bila di pertemuan nanti ditemui jalan buntu atau mungkin saja petinggi manajemen juga tidak mau hadir? Rum dan Djalil secara terpisah menegaskan, akan membawa masalah ini sampai ke Pemerintah Pusat.

Sementara itu, Ketua Komisi II , Jaidun Saanun dalam kunjungan ke PT WWI mengungkapkan, sebelum itu sudah dua kali ia bersama rekan-rekan anggota komisi yang berkunjung guna membahas tunggakan gaji karyawan .

Tapi dua kali datang langsung ke sana, terkesan mereka dihindari bertemu dengan para petinggi perusahan.”Sudah dua kali kami ke sini dan pertemuan juga di ruang ini. Surat terlebih dahulu sudah kami layangkan, tapi manajer tidak bertemu kita,”ungkit Jaidun Saanun.

Terkait dengan perusahan menunggak gaji karyawan, imbuh Jaidun, kalau beberapa tahun lalu juga terjadi hal yang sama. Tapi kali ini kejadian berulang dan lebih besar lagi.

Bila masalah ini dibawa lebih lanjut,tegas Jaidun, bahwa diduga telah terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh manajemen PT WWI.

“Akan kita tindak lanjuti untuk mencari solusi yang terbaik , sehingga semua bisa survaif. Perusahan survaif, rakyat kita juga survaif.Sama-sama menguntungkan,”harap Jaidun.

Untuk itu, selalu Ketua Komisi II, Jaidun mendukung agar ada pertemuan berikut yang harus menghadirkan para petinggi dan pemilik PT WWI, supaya dapat dicari solusi terbaik.(S-15)