MALUKU didaulat menjadi tuan rumah rapat konsultasi regional wilayah Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat  dalam rangka Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Sejumlah program prioritas yang disiapkan pemerintah pusat untuk Provnsi Maluku dipaparkan oleh Menteri  PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro. Program-program tersebut yaitu, pembangunan jalan trans Maluku di Pulau Seram, penyediaan rute tol laut bersubsidi, pembangunan pelabuhan pendukung konektivitas tol laut di Ambon, Dobo, Moa, Saumlaki, Batu Goyang, dan Gorom.

Kemudian pengembangan daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), pengembangan Bandara Gorom, yang merupakan bagian dari 25 bandara baru di tahun 2020-2024, pengembangan jalan trans lingkar pulau Saumlaki untuk konektivitas pulau terluar dan tertinggal, pembangunan BTS/lastmile untuk menuntaskan 211 desa blank spot di Maluku.

Selanjutnya, pembangunan PLTG/MG/GU di Ambon, pembangunan bendungan Waeapo di Kabupaten Buru untuk penyediaan air baku dan pembangkit listrik, pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kabupaten Maluku Tengah, dan tempat pembuangan akhir di Ambon, dan Kabupaten Buru.

Selain itu, ada usulan juga dari Kabupaten Buru, Kepulauan Aru dan Kabupaten Maluku Tengah. Pemerintah Kabupaten Buru mengusulkan, pembangunan lanjutan jalan Namrole-Leksula sepanjang 53,8 km, jalan Mako-Kayeli sepanjang 30,23 km, infrastruktur jembatan sebanyak 117 unit, pengembangan dermaga Namlea.

Diusulkan juga untuk pembangunan landasan pacu Bandara Namniwel. Saat ini panjang landasan pacu 1.600 meter dengan luas 160 hektar. Kedepan direncanakan akan diperpanjang menjadi 2.200 meter, sehingga bisa didarati pesawat boeing. Selain itu, juga pembangunan rehabilitasi rumah tidak layak huni sebanyak 3.876 unit.

Sementara Pemerintah Kabupaten Aru mengusulkan naiknya status jalan kabupaten ke jalan nasional di sejumlah titik, yaitu jalan Kobamar-Wokam sepanjang 52 km, jalan Lamerang-Tuguwatu 27 km, dan jalan Tuguwatu-Selobata-Bata sepanjang  42 km. Kemudian perluasan Bandara Rar Gwamar Dobo, perpanjangan dermaga pelabuhan Dobo dan perluasan reklamasi pelabuhan.

Selain itu, juga diusulkan pembangunan sistem penyediaan air minum di lima kecamatan yakni Kecamatan Sir-Sir, Aru Utara Timur Batuley, Aru Utara, Aru Tengah Timur dan Kecamatan Selatan Timur, pembangunan jaringan komunikasi 4G di kecamatan dan desa serta pembangunan jaringan internet di Kota Dobo, sekolah dan puskesmas.

Sedangkan Kabupaten Maluku Tengah mengusulkan pengembangan pariwisata di Pulau Banda dan penambahan panjang Bandara Banda.

Gubernur  Maluku, Murad Ismail juga sudah menyampaikan berbagai kebijakan pemerintah pusat terutama di sektar perikanan dan kelautan yang tidak berpihak kepada Maluku.

Ia juga meminta agar Maluku segera ditetapkan sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN), termasuk menambah anggaran Rp 1 triliun per tahun kepada Maluku yang dijanjikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sejak tahun 2014.

Kita berharap pemerintah pusat mendengar tuntutan dan aspirasi masyarakat Maluku. Sebab, pemerataan pembangunan hanya masih sekedar slogan. Belum menyentuh semua provinsi.

Sangat ironis, Maluku yang kaya sumber daya alam, tetapi berada di urutan ketiga provinsi termiskin di Indonesia. Penyebabnya, adalah regulasi dan kebijakan pemerintah pusat yang tidak adil. (*)