BADAN Nasional Pengelola Perbatasan menggelar Pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Kawasan Perbatasan (Gerbangdutas) tahun 2023 di Kabupaten Maluku Barat Daya, Kamis (15/6).

Kegiatan ini dihadiri Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD selaku Ketua Pengarah BNPP dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Jenderal Polisi (Purn) Prof. Tito Karnavian selaku Kepala BNPP.

Selain mencanangkan Gerbangdutas tahun 2023, kedua Menteri juga mengunjungi pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan administrasi Dukcapil dan gerakan pangan murah yang dilaksanakan di halaman Kodim 1511/Pulau Moa.

Bupati Maluku Barat Daya yang berkenan memberikan sambutan dalam kegiatan ini, menyampai­kan kendala pembangunan menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah Kabupaten MBD, dalam menuntaskan pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kami terus berupaya melalui pemenuhan ketersediaan pelayanan dasar, baik pembukaan akses antar desa, kecamatan dan kepulauan, penyediaan fasilitas pendidikan, kesehatan maupun pemberdayaan kelompok usaha masyarakat. Namun dirasa belum cukup karena kemampuan keuangan masih terbatas yang mengakibatkan kualitas pembangunan belum optimal secara menyeluruh. Sekiranya melalui Gerbangdutas ini sinergitas pembangunan dapat terjalin antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi serta pemerintah Kabupaten MBD demi pemerataan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya dan MBD pada khususnya,”tutur Bupati.

Bupati berharap kedua Menteri dapat melihat lebih dekat daerah di MBD dan mendengar segala yang menjadi permasalahan pembangunan dan pelayanan masyarakat di MBD, serta pemerintah daerah berharap kiranya dapat memperhatikan beberapa program prioritas yang menjadi kebutuhan krusial masyarakat di MBD.

“Kami lagi mengupayakan peningkatan status beberapa dusun menjadi desa dalam rangka pemerataan pembangu­nan dan mengatasi rentang kendali. Dalam menghadapi kelangkaan BBM, kami mohon bantuan diadakannya depo bahan bakar, kami juga mem­butuhkan jalan dan jembatan serta perpanjang bandara Pulau Moa. Kami juga telah mengusul­kan pembangunan bandara di Pulau Babar,” ujar Bupati.

Bupati pun menambahkan dalam mengatasi disparitas bahan pokok bagi masyarakat, maka diperlukan Gudang Bulog di MBD, selain itu diharapkan adanya pos batas lintas negara agar mempermudah masuknya wisatawan, pembangunan

fasilitas pendidikan serta peningkatan kualitas guru yang dimaksud bagi peningkatan pendidikan di MBD, pembangunan fasilitas kesehatan dan pengadaan alat kesehatan, pembangunan rumah kemasan demi peningkatan dan daya saing produk lokal, serta gelanggang olahraga.

Bupati pun mengharapkan bantuan pemerintah pusat dalam pembangunan ekonomi, yang juga sejalan dengan fokus pemerintah, agar tumbuh sentra ekonomi baru di kawasan perbatasan khususnya MBD, mengingat sumberdaya alam di MBD sangat melimpah dari sektor perikanan, pertambangan, pertanian dan pariwisata yang dapat dijadikan kekuatan masyarakat yang potensial demi peningkatan kesejahteraan. Namun terhalang infrastruktur dan fasilitas pendukung.

“Kiranya lewat kegiatan ini, kami berharap dapat menjadi momentum dalam pelaksanaan pembangunan yang lebih terpadu dan fokus kepada MBD sebagai satu kawasan perbatasan, yang merupakan wajah Indonesia bagi negara lain, di mana pemerintah dan rakyatnya terus setia menjaga integritas negara di perbatasan Indonesia,”jelasnya.

Sementara itu Menkopolhu­kam, Mahfud MD dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan kegiatan ini, sebagai wadah mewujudkan komitmen dalam mengelola perbatasan negara.

Menkopolhukam juga mengingatkan kembali, tentang perbatasan negara dimana merupakan beranda negara yang merepresentasikan wajah bangsa dan kemajuan Indonesia sehingga pemerintah memutuskan bahwa pembangunan perbatasan merupakan prioritas nasional.

“Presiden sangat menaruh perhatian dan secara tegas menyatakan negara harus hadir di perbatasan, agar masyarakat bisa merasakan nikmatnya pembangunan Nasional dan hadirnya Negara,”tegas Menkopolhukam.

Menkopolhukam menyatakan bahwa BNPP siap menghadirkan pembangunan nasional di MBD, dan masyarakat perbatasan serta pulau-pulau terluar agar semua merasa bangga menjadi NKRI dan ikut mempertahankannya.

Menkopolhukam juga menyampaikan apresiasi atas berbagai langkah nyata pelaksanaan pembangunan oleh Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah dengan melihat fakta lapangan dari waktu ke waktu, hingga berhasil dan membawa wajah perbatasan Indonesia menuju ke arah yang lebih baik dari waktu ke waktu.

“Saya berharap semua dapat berkontribusi nyata dan konkrit dalam program ini dan Kemente­rian/Lembaga dengan dukungan Pemda serta masyarakat harus memiliki komitmen dan tekad penuh untuk membangun per­-batasan dengan mengimplemen­tasikan rancangan aksi pengelolaan batas wilayah dan kawasan perbatasan tahun 2023 yang telah ditetapkan. Saya ingin Gerakan Pembangunan Kawasan Perbatasan ini dapat diimplementasikan dengan baik dan target pembangunan yang telah ditetapkan dapat dicapai,” harapnya.

Ia juga menyampaikan, Pemda melalui Badan Pengelola Perbatasan Daerah hendaknya melakukan monitoring atas rencana aksi pengelolaan perbatasan wilayah negara dan kawasan perbatasan tahun 2023 oleh Kementerian/Lembaga dan hasil pemantauan harus dikoordinasikan kepada sekretaris BNPP sebagai bahan evaluasi dan pengendalian pembangunan perbatasan tahun 2023, diharapkan pembangunan yang sudah dimulai dan akan dimulai menghindarkan terjadi 2 hal yakni, jangan sampai mangkrak dan jangan sampai terlibat masalah hukum di dalam pelaksanannya. (Mg-2)