AMBON, Siwalimanews – Kondisi akses jalan di Pulau Am­balau, Kabupaten Buru Selatan sa­ngatlah mempri­hatinkan, dewan minta jalan ini menjadi prioritan Balai Pelak­sana Jalan Nasional Maluku.

Pasalnya, tidak ada akses jalan menuju pulau Ambalau, menye­babkan masya­rakat tujuh desa di Pulau Ambalau kesulitan dalam beraktivitas.

Karena kondisi memprihatinkan terse­but dan jauh dari harap­an masyarakat, sehing­ga perlu ada penanga­nan serius dari BPJN Maluku.

Demikian diungkapkan, anggota Komisi III DPRD Maluku, Rovik Akbar Afifuddin kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Senin (6/1).

“Kami sempat ke Pulau Ambalau dengan penduduknya yang hampir 10.000 tapi tidak ada jalan yang layak bagi masyarakat disana,” ucap Rovik.

Baca Juga: Segera Evaluasi Tata Kelola Transportasi

Rovik mengakui, masyarakat di Ambalau memiliki potensi ekonomi yang luar biasa seperti perkebunan cengkeh, pala dan sebagainya tetapi kesulitan untuk menjual.

Kalau hendak ke pelabuhan yang sudah tersedia di Desa Ulima, harus mengunakan speedboat dengan waktu tempuh yang tidak mudah.

“Saya sepakat konektivitas ini sangat penting, tapi kalau menggunakan APBD kabupaten dan provinsi tidak akan mungkin, karena APBD kecil sehingga butuh waktu yang panjang,” ucapnya.

Penangangan ruas jalan Ambalau lanjut Rovik, membutuhkan intervensi Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR dengan anggaran yang cukup besar.

Apalagi pernah ada rencana pembangunan jalan lingkar Ambalau dengan menggunakan anggaran hampir 70 miliar rupiah, maka ini harus dilanjutkan penanganannya.

“Saya pernah mendengar ada rencana untuk membangun jalan lingkar Ambalau, kalau bisa masuk dalam Inpres kalau tidak salah itu nilainya 70 miliar lebih,” sebutnya.

Rovik menambahkan, karena jalan itu sangat penting bagi masyarakat jika dimungkinkan ruas jalan ini masuk dalam prioritas penanganan oleh BPJN Maluku. (S-20)