AMBON, Siwalimanews – Memasuki HUT Kemerdekaan RI ke-78 tahun ini, namun masyarakat Desa Luang Timur dan Barat di Kabupaten Maluku Barat Daya, belum merasakan kemerdekaan itu dari segi pembangunan.Pasalnya, sejak Indonesia merdeka hingga saat ini, masyarakat di dua desa ini masih menjadikan lautan sebagai pelabuhan mereka, sebab tak ada dermaga di daerah tersebut.

Tak hanya lautan sebagai pelabuhan, retribusi perikanan selama belasan tahun ini terus diberikan ke dinas perikanan maupun ke desa, namun hasil dari retribusi perikanan yang mereka berikan tak pernah mereka menikmatinya sama sekali.

“Ini sama halnya dengan negara ini menutup mata atas ketertinggalan masyarakat di desa ini yang puluhan tahun menderita serta berharap ada pelabuhan sebagai tempat embarkasi dan debarkasi di Pulau Luang,” ungkap Rudy Dolhelewan salah satu masyarakat Luang Timur kepada Siwalimanews di Ambon, Jumat (4/8).

Jika pada akhirnya pelabuhan tak kunjung dibangun kata Rudy, maka petisi masyarakat akan menghentikan penarikan retribusi di daerah itu.

“Untuk solusi jangka panjang, masyarakat Pulau Luang baik barat maupun timur oleh pimpinan desa dan tokoh-tokoh setempat sudah menyurati dibangun dermaga, kami berharap semoga secepatnya ditanggapi,” tandasnya.

Ia mengaku, sejak masih bergabung dengan Kabupaten Kepulauan Tanimbar saat itu Kabupaten MTB telah dilakukan survei oleh Syabandar UPP Saumlaki, namun sampai saat ini hanya angan angan.

“Rencana bangun dermaga itu sudah sejak MBD belum mekar, dimana telah dilakukannya survei oleh Kantor Pelabuhan Saumlaki namun sampai MBD Mekar, dermaga di Pulau Luang tak kunjung dibangun. Kami berharap sangat pembangunan dermaga, mengingat hasil rumput laut Pulau Luang per tahun lebih dari 2000 ton tapi belum menjadi primadona bagi Kabupaten MBD maupun Maluku,” tanya dia

Untuk ia menilai, Pemkab MBD dan Pemprov Maluku gagal paham dalam hal melihat potensi di Pulau Luang.(S-26)