AMBON, Siwalimanews – Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku kembali memeriksa 11 orang saksi, dalam kasus dana hibah untuk KPU SBB.

Jaksa marathon menggali bukti penyimpangan dana hibah Rp20 miliar yang diperuntukan Pemerintah Kabupa­ten Seram Bagian Barat kepada KPU SBN pada tahun 2016-2017.

Guna membuktikan dana hibah diselewenangkan, kembali tim penyidik Kejati Maluku memeriksa 11 saksi yang terjadi dari Ketua dan bendahara PPK Kecamatan Taniwel, satu orang benda­hara pengelola dana hibah tahun angga­ran 2016-2017, dua orang mantan komi­sioner KPU SBB masa bhakti 2014-2019, satu orang staf KPU SBB, Sekretaris KPUD SBB, kasubag hukum, kasubag teknik dan tiga orang dari pihak swasta.

Demikian diungkapkan, Kasi Penkum Kejati Maluku, Wahyudi Kareba kepada war­tawan di ruang kerjanya, Rabu (22/6).

Menurutnya, pemeriksaan 11 orang saksi ini berlangsung dari pukul 09.00 WIT hingga 16.00 WIT, dihujani puluhan pertanyakan terkait pengelolaan dana hibah KPU SBB.

“Dalam pemeriksaan lanjutan ini ada 11 orang saksi yakni, ketua dan ben­dahara PPK Kecamatan Taniwel, satu orang bendahara pengelola dana hi­bah tahun anggaran 2016-2017, dua orang mantan komisioner KPU SBB masa bhakti 2014-2019, satu orang staf KPU SBB, Sekretaris KPUD SBB, kasubag hukum, kasubag tek­nik dan tiga orang dari pihak swas­ta,” ungkap Wahyudi.

Ia mengaku, pemeriksaan terha­dap 11 saksi sekitar 7 jam lebih ter­kait penggunaan anggaran yang bersumber dari dana hibah itu.

“Pemeriksaan mulai dilakukan pukul 09.00 WIT sampai pukul 16.00 WIT, terkait dugaan penyimpangan anggaran yang dimaksud,” tandas­nya.

Proyek Fiktif

Tim penyidik Kejati Maluku mulai mengungkapkan penyimpangan dana hibah Rp20 miliar dari Pe­merintah Kabupaten SBB kepada KPU setempat.

Menurut Kasi Penkum dan Hu­mas Kejati Maluku, Wahyudi Kareba, dari hasil analisasi dan penelusuran tim penyidik kejaksaan ditemukan bahwa modus yang dipakai oleh oknum-oknum di KPU SBB yaitu mark-up anggaran.

Selain itu, tim penyidik juga menemukan ada sejumlah kegiatan yang fiktif yang terdapat dalam la­poran pertanggungjawaban kegia­tan.

“Modusnya ini ada mark up karena kegiatannya fiktif. Ini yang sementara ditemukan penyidik dan masih terus di telusuri,” kata Wah­yudi kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (20/6).

Dikatakan, dari Rp20 milliar dana hibah yang diterima, indikasi pe­nyim­pangan yang ditemukan pe­nyidik baru sekitar Rp1 miliar, namun tidak menuntup kemungkinan nilai tersebut terus bertambah mengingat penyidikan yang masih marathon dilakukan.

“Penyimpangan Rp1 milliar berdasarkan temuan penyidik, na­mun bisa saja bertambah, karena penyidikan masih berlanjut, ” tuturnya.

1 Miliar tak Jelas

Seperti diberitakan sebelumnya, tim penyidik Kejaksaan tinggi Maluku marathon memeriksa saksi-saksi terkait kasus dugaan korupsi dana hibah KPU Seram Bagian Barat tahun 2017 sebesar Rp20 miliar.

Setelah tujuh saksi diperiksa baik itu bendahara dan Panitia Pemilihan Kecamatan KPU SBB, kembali jaksa menggarap empat Ketua PPK  Ka­bupaten berjuluk Saka Mese Nusa itu.

Pemeriksaan empat Ketua PPK sebagai saksi tersebut dilakukan guna menggali bukti adanya dugaan penyimpangan dana hibah yang berasal dari APBD Kabupaten SBB tahun 2017 sebesar Rp20 miliar untuk KPU SBB.

Demikian diungkapkan, Kasi Pe­nerangan dan Hubungan Masya­ra­kat Kejati Maluku, Wahyudi Kareba kepada Siwalima, Sabtu (18/6).

“Benar Jumat kemarin empat Ketua PPK diperiksa tim penyidik sebagai saksi dalam kasus dugaan hibah KPU SBB,” ujar Kareba.

Dia mengakui, pemeriksaan 4 saksi selama 7 jam oleh tim penyidik dan ditanyakan puluhan pertanyaan terkait dana hibah tersebut.

Selain pemeriksaan empat Ketua PPK, lanjut Kareba, kejati dari pemeriksaan sejumlah saksi, tim penyidik Kejati Maluku menemukan dari 20 miliar dana hibah yang diterima KPU SBB dari ABPN tahun 2017 ditemukan sebanyak Rp1 milar disalahgunakan.

“Total dana hibah yang diterima KPU SBB itu sebesar Rp20 milliar, nah dari hasil penyidikan yang dila­kukan tim penyidik terdapat indikasi penyalahgunaan anggaran sekitar Rp1 milliar,” kata Kareba sembari menambahkan pemeriksaan masih terus dilakukan.

Dapat Bukti

Seperti diberitakan, setelah mene­tapkan bendahara dan PPK KPU SBB sebagai tersangka kasus duga­an penyimpangan keuangan terkait pemilihan legislatif dan pemilihan Presiden Tahun 2014, tim penyidik Kejati Maluku lalu mengusut aliran dana hibah bernilai puluhan miliar yang mengalir di lembaga tersebut.

Penyidik tidak saja menemukan bukti penyalahgunaan anggaran ta­hun 2014 senilai Rp9 miliar, tetapi juga menemukan bukti penyimpa­ngan keuangan dana hibah yang terjadi di tahun selanjutnya.

Demikian diungkapkan Kareba  kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (14/6) lalu.

Dikatakan, penyidik tidak saja fokus pada dugaan penyimpangan anggaran pemilihan legislatif dan Presiden yang menjerat Penjabat Pembuat Komitmen, MDL dan bendahara HBR tetapi juga meluas.

“Pengusutan kasus ini meluas pasca penyidik mendapat petunjuk baru penyimpangan yang tidak hanya terjadi ditahun 2014 namun ditahun tahun setelahnya.

Kareba menjelaskan, berdasarkan surat perintah penyidikan yang dikeluarkan tertanggal 10 Juni 2022, penyidik kejaksaan sementara me­ngusut dugaan tindak pidana ko­rupsi penyimpangan pengelolaan dana hibah pada KPU Kabupaten SBB tahun 2016-2017.

Untuk diketahui, pada pilkada serentak kedua tanggal 15 Februari 2017, ada lima KPU kabupaten/kota di Maluku yang mengajukan angga­ran pilkada, KPU SBB mengusulkan anggaran pilkada serentak 2017 sebesar Rp26,9 miliar, dan yang disetujui Pemkab SBB sebesar Rp20 miliar.

Periksa 7 Saksi

Kareba mengungkapkan, tim penyidik Kejati Maluku Selasa (14/6) memeriksa tujuh saksi terkait penyimpangan dana hibah yaiitu, Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan maupun bendaharanya.

“Hari ini jaksa telah memeriksa tujuh orang saksi yakni, Bendahara PPK Seram Barat, Bendahara PPK Huamual, Bendahara PPK Taniwel Timur, Bendahara PPK Huamual Belakang, Ketua PPK Huamual Bela­kang, Ketua PPK Manipa, Ketua PPK Seram Barat,” jelas Kareba.

Kareba mengatakan, pemeriksaan merupakan tindak lanjut berdasar­kan sprindik tertanggal 10 Juni 2022.

Dalam pemeriksaan ini, tim jaksa mencerca para saksi kurang lebih 8 jam terkait dugaan penyimpangan dana tersebut.

“Materi pertanyaan seputar tugas pokok masing-masing, pemeriksaan mulai dilakukan pukul 09.00 WIT hingga 17.00 WIT,” ungkapnya.

Tetapkan Tersangka

Setelah marathon melakukan pemeriksaan saksi-saksi, akhirnya tim penyidik Kejati Maluku mene­tapkan dua orang tersangka dalam dugaan Penyimpangan keuangan terkait dengan pemilihan legislatif dan pemilihan Presiden Tahun 2014 pada KPU Kabupaten SBB.

Kedua tersangka masing-masing  PPK KPU Kabupaten SBB berinisial MDL dan bendahara HBR.

Setelah memeriksa 57 saksi pe­nyidik akhirnya menetapkan dua tersangka yakni PPK dan bendahara KPU Kabupaten SBB.

Dalam rangkaian pemeriksaan yang dilakukan diketahui modus operandi kedua tersangka yakni melakukan manipulasi dokumen hingga mark-up.

“Adapun modus operandinya yaitu, ada beberapa dokumen fiktif, markup dan pemotongan anggaran. Hal ini diketahui lewat dokumen terkait pengelolaan keuangan yang saat ini disita sebagai barang bukti,” tandas Kareba.

Atas perbuaatanya kedua tersa­ng­ka di jerat dengan pasal 2 ayat 1 jo pasal 3 jo pasal 18 Undang-Un­dang Nomor 31 tahun 1999, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana ko­rupsi jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.

Bisa Bertambah

Kareba mengatakan, penambahan tersangka kasus dugaan korupsi penyimpangan keuangan terkait dengan pemilihan legislatif dan pe­milihan presiden tahun 2014 pada KPU Kabupaten SBB bisa bertam­bah.

Penambahan tersangka tersebut, kata dia, tergantung temuan baru dari hasil pemeriksaan yang dilaku­kan tim penyidik Kejati Maluku.

“Kemungkinan adanya tersangka baru bisa saja, tergantung fakta-fakta atau bukti baru yang ditemu­kan pada proses pemeriksaan ke­dua tersangka ini,” ungkap Kareba me­respon pertanyaan wartawan ten­tang kemungkinan adanya tersang­ka baru.

Dalam pengusutan kasus ini, tim penyidik Kejati Maluku telah me­netapkan dua tersangka yaitu, ben­dahara KPU Kabupaten SBB, HBR dan PPK MDL.

Menurutnya, tim penyidik telah menyiapkan panggilan kepada bendahara dan PPK KPU SBB. Mereka akan diperiksa sebagai tersangka. “Penyidik sementara menyiapkan panggilan pemeriksaan terhadap dua tersangka.  Dalam waktu dekat panggilan sudah dilayangkan,” jelas Kareba.

Ketika ditanyakan apakah peme­riksaan para tersangka akan lang­sung ditahan ataukah tidak, menurut Kareba, hal itu tergantung per­timbangan penyidik setelah peme­riksaan.

“Untuk langsung ditahan atau tidak, nanti kita lihat pertimbangan penyidik setelah pemeriksaan nan­ti,” katanya. (S-10)