AMBON, Siwalimanews – Harapan mas­ya­rakat di wilayah terisolasi untuk mendapatkan akses kapal teran­cam tidak dapat direalisasikan.

Pasalnya, Provinsi Maluku sulit untuk mendapatkan tamba­han kapal laut dari Pe­merintah Pusat walau­pun telah diperjuang­kan berkali-kali baik oleh DPRD maupun pemerin­tah kabupaten/ko­ta.

Kepala Dinas Per­hubungan Maluku, Muhammad Malawat me­ngatakan usulan pe­nam­bahan kapal laut untuk menutupi sejumlah rute baru sampai saat ini belum jelas.

Hal ini dikarenakan ketersediaan kapal di Kementerian Perhubungan sangat terbatas sehingga berdampak pada penambahan kapal laut ke Maluku.

“Kapal laut yang dimiliki Kementerian juga terbatas jadi untuk penambahan kapal laut di Maluku itu sulit direalisasikan,” kata Malawat kepada wartawan di Kantor Gubernur, Selasa (11/1).

Malawat mengakui, Dinas Perhubungan terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan terkait dengan penambahan kapal laut untuk sejumlah rute baru.

Namun sampai saat ini belum ada sinyal dari kementerian terkait tambahan kapal khususnya untuk beberapa wilayah seperti Maluku Tenggara dan Kota Tual.

“Kita tunggu saja semoga dalam tahun ini ada kebijakan dari Pemerintah Pusat untuk memindahkan beberapa kapal dari barat ke timur untuk menjembatani persoalan perhubungan termasuk di Maluku,” terangnya. (S-20)