AMBON, Siwalimanews – Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki) bekerjasama dengan Fakultas Hukum (FH) Universitas Khairun Ternate, menggelar sosialisasi KUHP baru yang secara resmi telah disahkan DPR menjadi sebuah UU, dimana  KUHP baru tersebut terdiri dari 37 bab, 624 Pasal dan 345 halaman yang terbagi dalam dua bagian, yakni bagian pasal dan penjelas.

Kegiatan yang dipusatkan di Hotel Sahid Bela Ternate, Maluku Utara, Senin (30/1) menghadirkan narasumber antara lain, Plt Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham RI Dhahana Putra, Guru Besar Hukum Pidana UGM Marcus Priyo Gunarto, dan Ketua Senat Akademik Fakultas Hukum UI Surastini Fitriasih.

Sekjen Mahupiki, Ahmad Sofian dalam rilisnya yang diterima redaksi Siwalimanews usai sosialisasi itu mengatakan, Mahupiki dengan FH Universitas Khairun menyelenggarakan sosialisasi ini, bertujuan tidak hanya menginformasikan, bahwa kita punya KUHP baru, tetapi juga mendialogkan KUHP agar publik secara sederhana memahaminya.

“Banyak aspek yang nanti akan dibahas di acara ini. Stakeholder dapat bertanya langsung pada narasumber dibandingkan bertanya lewat media massa atau media sosial, karena ditakutkan jawabannya tidak tepat,” ucap Ahmad.

Sementara itu, Rektor Universitas Khairun, M Ridha Ajam mengatakan, kegiatan ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan kepada peserta, terkait kehadiran KUHP baru dan berlangsung secara daring yang dihadiri oleh Forkopimda di Maluku Utara.

“KUHP Baru menjadi suatu kebanggaan bagi masyarakat hukum Indonesia, mengingat KUHP Baru ini menjadi mahakarya anak bangsa. KUHP dibuat dan disusun oleh pakar dan ahli di Indonesia yang sudah mengikuti perkembangan hukum di dunia,” ucap Ridha.

Sedangkan Plt Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham RI Dhahana Putra menjelaskan, terdapat misi dari KUHP baru, yaitu rekodifikasi terbuka dan juga masih mengakui terkait undang-undang lain, yang diatur terkait ketentuan pidana, kemudian harmonisasinya juga cukup menarik pada saat Indonesia memiliki komitmen terkait hak asasi manusia.

“Sudah ada pemikiran penggantian KUHP yang saat ini. KUHP sebelumnya pendekatan adalah semua perbuatan pidana menjadi suatu permasalahan, karena masing-masing lembaga menganut berbeda-beda, sehingga membutuhkan produk hukum yang mengadopsi restorative justice,” ucapnya.

Di tempat yang sama Guru Besar Hukum Pidana UGM Marcus Priyo Gunarto mengaku, banyak keunggulan KUHP baru dibandingkan dengan KUHP lama atau Wetboek van Strafrecht (WvS), diantaranya adalah hukum pidana adat merupakan ciri khas hukum pidana bangsa Indonesia.

“KUHP baru bertitik tolak dari asas keseimbangan dan merupakan rekodifikasi hukum pidana yang terbuka dan terbatas. Meskipun hukum adat berbeda beda, tetapi kita tetap satu, maka perbedaan dari daerah satu dengan daerah yang lain itu harus diakui, maka delik adat harus masuk dalam sistem hukum pidana nasional,” ujar Marcus.

Sementara itu, Ketua Senat Akademik Fakultas Hukum UI Surastini Fitriasih mengatakan, keunggulan KUHP baru sebagai hukum pidana dan sistem pemidanaan modern, yakni pada titik tolak dari asas keseimbangan, rekodifikasi hukum pidana yang terbuka dan terbatas, memuat berbagai inovasi terkait pidana dan pemidanaan, pertanggungjawaban pidana korporasi, mengatur pertanggungjawaban mutlak (strict liability), dan pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability).

“Keunggulan KUHP baru sebagai hukum pidana dan sistem pemidanaan modern, yaitu bertitik tolak dari asas keseimbangan, rekodifikasi hukum pidana terbuka dan terbatas, pertanggungjawaban pidana korporasi, mengatur pertanggungjawaban mutlak, dan pertanggungjawaban pengganti,” jelas Surastini. (S-06)