AMBON, Siwalimanews – Mahasiswa FISIP jurusan Administrasi Publik Universitas Pattimura, mengikuti kuliah lapangan tentang sistem informasi manajemen publik di Pemerintah Kota Ambon.

Kuliah lapangan yang diikuti puluhan mahasiswa tersebut dibawah tema Peningkatan Kualitas Informasi Publik Melalui Sistem Informasi di Kota Ambon itu berlangsung di ruang rapat vlissingen, Balai Kota Ambon, Rabu (4/12).

Plt Kadis Kominfo dan Persandian Ronald Lekransy sebagai pembicara saat itu menjelaskan, kualitas informasi publik sangat dipengaruhi oleh pemerintahan dan sistem yang dibangun, dimana saat ini pemerintah tengah mendorong sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

“Untuk Kota Ambon indeks SPBE berada di angka level 2,85 dengan kategori baik. Ini harus terus kita upayakan, ” ujar Lekransy.

Menurutnya, ada empat domain SPBE, yakni kebijakan, tata kelola, manajemen dan layanan yang terus dinilai dan dievaluasi oleh pemerintah pusat.

“Untuk domain kebijakan, berbicara tentang bagamainan regulasi pemda, misalnya satu data Indonesia kita sudah ada, keamanan siber, pelaksanaan persandian, tim audit teknologi informasi dan sebagainya, sebagai dasar normatif dan pedoman kita dalam melakukan sesatu,” jelas Lekransy.

Selanjutnya kata Lekransy, domain tata kelola untuk memastikan terlaksananya sistem pemerintahan secara terpadu yang meliputi arsitektur SPBE, peta rencana, rencana anggaran, proses bisnis, pembangunan aplikasi, pusat data terpadu, jaringan intra dan sistem penghubung layanan pemerintah.

“Dalam domain tata kelola, apakah proses layanan itu sudah terintegrasi mulai dari pusat hingga daerah, ini yang masih menjadi tantangan bagi kita,” ungkap Lekransy.

Lebih lanjut Lekransy menjelaskan, untuk domain manajemen meliputi, manajemen resiko, bagaimana keamanan data, aset dan sumber daya. Sementara untuk domain layanan, pemkot memiliki SP4N LAPOR untuk pengaduan masyarakat, sistem manajemen data statistik (Simdatik), satu data indonesia, sistem manajemen perijinan terpadu satu pintu (Simantap), sistem manajemen administrasi kependudukan (Simak), srikandi, OSS, SIMPATDA, SIM PBB, mall pelayanan publik, dan lain sebagainya.

“Semua layanan dan aplikasi ini memberikan kemudahan yang dibuat dalam konsep internal maupun eksternal, sehingga semua program yang terkait tugas dan tanggungjawab pemerintah dapat terkontrol, meminimalisir adanya korupsi, kolusi dan nepotisme,” beber Lekransy.

Lekransy menambahkan, melalui SPBE dengan mendorong good and smart governance, diharapkan akan memberikan dampak yang baik dalam bidang demokrasi, efiensi, efektifitas, transparan, akuntabel, berorintasi pada kepentingan publik, berbasis hukum serta pemberdayaan masyarakat.

Sebelumnya dosen pendamping mahasiswa Aminah Bahasoan dalam pengantarnya menjelaskan, tujuan dilaksanakannya kuliah lapangan ini adalah, untuk mentranformasikan ilmu yang telah didapatkan di bangku kuliah, oleh sebab itu dalam kuliah lapangan ini juga para mahasiswa menyempatkan diri mengunjungi command center Kota Ambon.(S-29)