AMBON, Siwalimanews – Puluhan mahasiswa asal Pulau Manipa melakukan demonstrasi di Kantor DPRD Maluku, memprotes ketidakberpihakan Pemerintah Provinsi Maluku.

Demonstrasi ini dilakukan buntut kecelakaan speedboat Dua Nona yang menewaskan delapan orang, Jumat (3/1) lalu.

Koordinator aksi, Mansur Tomanggola dalam orasinya mengecam keras Pemerintah Provinsi Maluku yang secara nyata tidak berpihak terhadap kondisi Manipa.

Kejadian kecelakaan speedboat Dua Nona kata Tomanggola, merupakan bentuk kelalaian Pemprov Maluku terhadap masyarakat Manipa.

“Ini kelalaian dari Pemprov terhadap Manipa karena tidak memperhatikan kondisi infrastruktur di Pulau Manipa,” tegas Tomanggola.

Tomanggola mengakui, telah dibangun pelabuhan di Pulau Manipa khususnya di Dusun Aman Jaya Negeri Luhutuban, namun sampai saat ini tidak difungsikan.

Padahal jika pelabuhan tersebut difungsikan sekaligus transportasi tersedia sudah pasti kejadian kecelakaan maut tidak akan terjadi.

“Transportasi di Manipa hanya menggunakan speedboat milik pribadi dengan tantangan perairan yang sewaktu-waktu bergelombang, pertanyaan Pemprov Maluku dimana,” kecam Tomanggola.

Menurutnya, jika Pemerintah Provinsi Maluku tidak memperhatikan kondisi tranportasi di pulau Manipa, maka dipastikan kejadian kecelakaan maut dapat terjadi kembali dan merugikan masyarakat.

“Persoalan transportasi di Manipa harus menjadi perhatian serius Pemprov Maluku untuk diselesaikan supaya kejadian seperti lalu tidak terjadi lagi,” jelasnya.

Tak hanya transportasi, Tomanggola juga menyoroti terjadi kondisi infrastruktur jalan lingkungan Pulau Manipa yang tidak kunjung di tangani.

Tomanggola mempertanyakan keberadaan Pemerintah Provinsi Maluku yang sengaja tidak memperhatikan infrastruktur jalan di Manipa, sebab rencana pembangunan jalan sudah digaungkan bertahun-tahun lalu tetapi tidak kunjung dibangun.

“Sungguh disayangkan persoalan jalan lingkar belum diselesaikan, janji tinggal janji tapi tidak ditepati. Jangan datang tipu masyarakat tapi tidak dibangun. Jadi kita mohon segera dibangun untuk kesejahteraan masyarakat Manipa,” tandanya.

Jadi Perhatian Serius

Merespon tuntutan masa aksi tersebut, anggota DPRD dapil SBB La Nyong mengaku persoalan kecelakaan speedboat diawal tahun 2025 lalu telah menjadi perhatian serius Komisi III.

Bahkan Komisi III telah menindaklanjuti dengan memanggil pihak-pihak terkait guna membicarakan persoalan ini.

“Kita sudah panggil pemerintah daerah, ASDP dan sejumlah pihak untuk diselesaikan dan sudah kita lakukan itu,” ujar La Nyong.

Sedangkan terkait dengan infrastruktur jalan lingkungan Pulau Manipa, La Nyong mengaku telah masuk dalam daftar usulan ke kementerian.

“Soal infrastruktur jalan lingkar Manipa Kilang dan Buano sudah masuk inpres karena kondisi keuangan Maluku yang tidak mampu untuk menanggulangi jalan terjadi jadi masuk aspirasi untuk disampaikan ke pusat,” tegasnya.

Usia mendengar penjelasan tersebut, masa langsung meninggalkan gedung DPRD Provinsi Maluku. (S-20)