AMBON, Siwalimanews – Puluhan mahasiswa IAIN Ambon melakukan demonstrasi sebagai bentuk protes atas kebijakan Pre­siden memangkas anggaran.

Mahasiswa menilai, kebijakan memangkas anggaran justru me­nyusahkan masyarakat kecil.

Aksi ini dilakukan di Kantor DPRD Maluku, Karang Panjang Ambon, Kamis (20/2) sekitar pukul 11.20 WIT.

Mereka mengecam kebijakan Prabowo yang memangkas ang­garan ratusan triliun yang ber­dampak pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Maluku.

Mereka juga memprotes kebi­jakan dengan membawa sejum­lah poster berisi kecaman dan tuntutan kebijakan Prabowo Subianto soal efesiensi anggaran segera dibatalkan.

Beberapa spanduk berukuran besar juga dibentangkan sepan­jang arak-arakan massa aksi, salah satunya bertuliskan ‘Harga BO saja yang dipang­kas, biaya pendidikan jangan’

“Yang setengah mati adalah rakyat kecil. Mereka masih te­isolir dan tidak menikmati pemba­ngunan, karena anggaran dipang­kas dengan program yang tidak tepat sasaran,”teriak pendemo.

Mereka mengaku, turun ke jalan dan mendatangi DPRD Provinsi Maluku, agar menyuarakan aspirasi mereka menyampaikan kepada Prabowo menghentikan pemangkasan anggaran.

“Kami turun dan bela masyarakat. Masyarakat kecewa dan mengeluh hidup tambah susah. Kedatangan kami ingin bertemu pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Maluku agar menyuarakan aspirasi mereka,”harap mereka.

Namun, ketika diberikan penjelasan kepada pendemo kalau seluruh pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Maluku, saat ini berangkat ke Jakarta memenuhi undangan Gubernur Maluku terpilih, Hendrik Lewerissa yang dilantik Presiden hari ini, para pendemo tetap memaksa masuk di ruang rapat paripurna.

Akhirnya mahasiswa dan aparat saling mendorong di depan pintu utama para wakil rakyat terhormat berkantor.

Situasi semakin memanas setelah ada teriakan dengan kata kotor dan salah satu pendemo kena pukul dari barisan aparat Kepolisian, mahasiswa langsung emosi. Mahasiswa kemudian digiring keluar halaman gedung dewan. Namun, setelah bernegosiasi, mahasiswa kembali melakukan aksi.

“Kami masuk di ruang rapat paripurna menyampaikan aspirasi kami. Tolong berikan kesempatan kepada kami masuk. Silakan mereka berjoget di acara pelantikan, kami membela aspirasi masyarakat kecil,”harap mereka.

Meski begitu, ketika Kepala Bagian Falitasi dan Penganggaran Sekretariat DPRD Provinsi Maluku, Una Asagaaff, melakukan komunikasi dengan pimpinan dewan, hanya 15 orang pendemo dipersilahkan masuk diruang rapat paripurna. Namun, para pendemo yang dijaga ketat puluhan aparat Kepolisian, bersikukuh semua pendemo masuk diruang rapat paripurna.

“Kalau kami tidak diperkenankan masuk, kami akan tidur di pintu utama Kantor DPRD Maluku, sampai aspirasi kami didengar dan ditindaklanjuti,”tegas mereka.

Sementara itu Korlap pendemo kepada Siwalima, menyatakan demo yang berlangsung  tersebut menyoal Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 perihal efesiensi Anggaran Pembelajaran Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pembelajaran Belanja Daerah (APBD).

“Kami meminta kepada pemerintah provinsi lewat DPRD untuk menindaklanjuti kepada Pemerintah apusat agar merevisi Inpres nomor 1 2025 dengan memberikan efisiensi 50 persen APBN kepada berbagai sekotor, “ ujar Arsan Rumbaru, koordinator aksi.

Menurutnya, kebijakan tersebut sangat berdampak buruk pada sektor pendidikan di Indonesia dan secara khusus pendidikan Maluku.

Dikatakan, pemotongan anggaran ini sangat berdampak buruk secara meluas diberbagai sektor.

“Bukan saja pendidikan, tapi ekonomi maupun nelayan dan sebagainya,” tambahnya.

Dirinya berharap, melalui aksi tersebut, pemerintah dapat mengambil kebijakan untuk meninjau kembali Peraturan Pemerintah Lusat demi kesejahteraan rakyat Indonesia.

“Kami harap segera ada perubahan mengenai kebijakan ini. Karena aksi tidak berakhir hari ini, kami akan terus melakukan aksi sampai kebijakan ini direvisi kembali,” tutupnya. (S-26)