AMBON, Siwalimanews – Lima tahun sudah Maluku dipimpin Gubernur Murad Ismail dan Wakil Gubernur Barnabas Orno, namun mutu dan kualitas pendidikan semakin buruk.

Keluhan buruknya mutu dan kualitas pendidikan Maluku disampaikan langsung Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Samson Atapary dalam paripurna LKPJ Gubernur Tahun 2023, Senin (22/4).

Dikatakan, berdasarkan laporan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang tertera pada LKPJ Gubernur sangat disayangkan ternyata mutu dan kualitas menurun drastis.

“Jujur kami mesti sampaikan bahwa mutu dan kualitas kita turun drastis, dan setelah kita pelajari dalam LKPJ ternyata biang keroknya ada pada pengelolaan manajemen pendidikan,” kecam Atapary.

Menurut Atapary, bagaimana mutu dan kualitas pendidikan meningkat jika persoalan infrastruktur seperti ruang belajar dan laboratorium dilakukan secara ugal-ugalan.

Ironisnya, dari pemberitaan media ternyata DAK tahun 2024 sebelum dilakukan tender ternyata sudah ditentukan kontraktor-kontraktor pemenang.

Bahkan, ada pejabat eselon di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang sudah merima fee 10 persen sebelum proyek ditender.

“Kita sudah menyampaikan beberapa kali dalam fungsi pengawasan terkait kualitas dan mutu pembangunan fisik sangat buruk setelah kita selidiki ternyata memang proses tender ini diatur,” kesal Atapary.

Atapary mengecam proyek DAK yang diduga dikerjakan adik Kadis dan diduga orang dekat istri gubernur

“Bagaimana kualitas dan mutu pendidikan kita mau naik jika pengelolaan manajemen pendidikan seperti ini justru sebaliknya sangat terburuk selama lima tahun terakhir,” tegasnya. (S-20)