KEPALA Bagian Tata Pemerintahan Kota Ambon, Alfian Lewenussa mengimbau kepada saniri di negeri yang belum memiliki raja defenitif untuk tidak melakukan aksi walk out saat menggelar musyawarah demi kepentingan penetapan raja.

Sebab jika aksi itu terjadi, maka tentu proses penetapan raja di enam negeri di Kota Ambon yang belum memiliki jara akan terus terhambat.

“Kami mengimbau kepada Saniri negeri dalam menggelar musyawarah nanti, jangan lagi melakukan aksi walkout ataupun tidak hadir saat musyawarah. Sebab musyawarah itu dilakukan demi kepentingan bersama di negeri, “ pinta Lewenussa, kepada Siwalima, di ruang kerjanya, Selasa (14/1).

Ia menyebutkan, Pemerintah Kota tetap berpegang pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku terutama Perda nomor 8, dan 10 tahun 2017. Yang mana Perda 8 mengatur tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Negeri dan Perda nomor 10 tentang Pengangkatan Kepala Pemerintah Negeri di Kota Ambon.

Kata Lewenussa, pada intinya Saniri Negeri harus bersepakat saat menggelar musyawarah. Jangan lagi ada aksi walkout saat rapat Saniri digelar.

“Kalau jumlahnya 9 orang, harapan kami 9 orang saniri harus duduk bicara terkait matarumah parentah ini siapa yang berhak lalu putuskan, “ ujarnya.

Ia mengakui, memang tentu akan ada perbedaan pendapat tentang penetapan mata rumah parentah maupun ada juga perbedaan tentang  mata rumah parentah yang sudah ditetapkan namun ada juga perbedaan tentang siapa yang layak jadi raja dari mata rumah parenta tersebut.

Kendati begitu, tentu Pemerintah Kota Ambon, kata Lewenussa berharap besar kepada Saniri untuk secara bijak menggelar musyarawah dengan baik sehingga ada putusan terbaik untuk menetapkan raja di masing-masing negeri.

“Tentu ada perbedaan. Kalau tidak ada perbedaan pasti tidak akan ada pelemik dan berlama-lama seperti ini. Tetapi semua itu harus ada jalan keluarnya dan tentu saja itu diputuskan saat Saniri negeri menggelar musyarawah sampai ada kata sepakat,” jelasnya.

Lagi Lewenussa mengimbau kepada saniri di enam negeri yang belum memiliki raja untuk secara bijak menggelar musyawarah dan tidak melakukan aksi walkout sehingga rapat bisa terlaksana demi kepentingan bersama masyarakat di negeri tersebut.

“Sekali lagi kami imbau dan harap agar para saniri bisa menggelar rapat musyawarah dengan baik dan tidak ada aksi walkout sehingga ada keputusan yang lahir. Tantu, pemerintah kota Ambon akan mensuport sebagai fasilitator,” tandasnya.

Untuk diketahui, enam negeri yang belum memiliki raja di Kota Ambon yakni Rumatiga, Passo, Tawiri, Seilale, Hative Besar dan Amahusu. Pemkot sendiri sudah memfasilitasi pertemuan dengan Saniri Negeri Rumah Tiga pada Jumat pekan lalu. Dan dihari Selasa (14/1) Pemkot memfasili­tasi perte­muan di Negeri Passo. (S-29)