AMBON, Siwalimanews – Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Maluku, Rabu (7/9) menggelar aksi demonstrasi di tiga lokasi berbeda.

Aksi yang dimulai sejak pukul 11.00 WIT itu, diawali dengan mendatangi DPRD Provinsi Maluku di kawasan Karang Panjang. Disana puluhan mahasiswa ini minta agar mereka ditemui Ketua  DPRD Lucky Wattimury, namun sayangnya sang ketua tidak berada ditempat.

Aksi kemudian dilanjutkan di Perempatan Polsek Sirimau, dan kemudian di Kantor Gubernur Maluku. Dalam aksi itu, puluhan mahasiswa yang dipimpin Koordinator Lapangan Adi Tamsil Kadimas dan M Saleh Sowakil menyampaikan lima poin sebagai tuntutan mereka.

Kelima poin tersebut yakni, pertama, DPD IMM Maluku meminta kepada Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dan DPRD untuk menghadirkan Direksi Pertamina guna menjelaskan kelangkaan minyak lanah dan pertalite di Maluku, kedua, DPD IMM Maluku meminta kepada pemerintah daerah untuk dapat memanggil Desprindag Maluku untuk menjaga kestabiikan harga pangan di provinsi ini.

Ketiga, DPD IMM Maluku meminta kepada pemerintah daerah, Gubernur Maluku dan DPRD Provinsi Maluku untuk mengambil kebijakan mengatasi kenaikan harga BBM. Keempat, DPD IMM Małuku meminta kepada pemerintah daerah dan DPRD Provinsi Maluku untuk menurunkan oprasional Direksi dan Komisris Pertamina.

Baca Juga: Jelang HUT TNI AL ke-77, Lanal Aru Gelar aksi Donor Darah

Kelima, DPD IMM Maluku meminta kepada pemerintah daerah dan DPRD Provinsi Maluku untuk menolak kenaikan harga BBM.

“Kondisi ini menjadi problematika kebangsaan yang lagi marak terkait kenaikan harga BBM, ini merupakan salah satu kebijakan yang sungguh meyiksa rakyat indonesia, kita ketahui bersama berdirinya suatu negara tujuannya untuk mensejehtrakan rakyat sesuai dengan amanat Pancasila, soal keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Maka dengan kenaikan harga BBM, membuktikan bahwa pemerintah tidak mengindahkan Pancasila,” tandas Adi tamsil.

Untuk itu kata Tamsil, IMM  menilai kenaikan harga BBM sungguh membunuh pertumbunan ekonomi masyarakat rendah, mengingat belum pulihnya negara ini dari kondisi Covid 19, kini kembali diperhadapkan dan dibebankan lagi dengan kenaikan harga BBM.

“Kami berharap, tuntutan ini dapat dibijaki dengan sebaik-baiknya demi kepentingan masyarakat Maluku,” tegasnya. (S-25)