AMBON, Siwalimanews – Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku meminta Pemprov alokasi anggaran bagi kebutuhan pemilihan umum kepala daerah pada November 2024 mendatang.

Hingga kini Pemprov belum juga menyampaikan besaran anggaran yang dialokasi melalui APBD bagi penyelenggaraan pilkada gubernur sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri.

“Kita sudah beberapa kali rapat koordinasi bersama komisi I DPRD dan pemprov bahkan KPU juga sudah membangun komunikasi dengan Kesbangpol berkaitan dengan pengajuan anggaran Pilkada 2024 karena bersumber di APBD Provinsi,” ungkap Kubangun kepada Siwalima di Kantor KPU Provinsi Maluku, Sabtu (13/5).

Dijelaskan, sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri, maka Pemprov Maluku wajib mengalokasikan anggaran Pilkada sebesar 100 persen dengan mekanisme 40 persen dialokasikan pada tahun 2023 dan sisanya 60 persen dialokasi dalam APBD tahun 2023.

Terhadap surat Mendagri dan KPU RI, maka KPU Provinsi Maluku secara resmi telah menyurati Pemprov perihal kebutuhan anggaran tetapi sampai dengan saat ini belum ada informasi balik dari tim anggaran pemprov.

Baca Juga: Wenno: Tiga Tahun, MEA Belum Tunjukan Kinerja

“Sampai saat ini kita belum ada pembahasan baik melalui TAPD Pemprov Maluku apalagi kan kita harus melakukan koordinasi dengan kabupaten dan kota guna mencari solusi pembiayaan pilkada serentak di Maluku,” ujar Kubangun.

Menurutnya, KPU Provinsi Maluku telah mengajukan kebutuhan anggaran sebesar 300 miliar rupiah yang disesuaikan dengan keputusan KPU RI terkait dengan standar biaya anggaran pilkada.

Jika pembebanan anggaran untuk lembaga ad hoc dibebankan ke KPU Provinsi dan tidak ada di kabupaten, berarti harus dibebankan pada APBD Provinsi Maluku sebaliknya di-sharing dengan kabupaten/kota maka akan dicari alternatif dengan Pemda.

Kubangun pun berharap Pemprov Maluku dapat memberikan kepastian kepada KPU terkait dengan anggaran Pilkada, sehingga tidak mengganggu konsentrasi penyelenggaraan tahapan pilkada yang akan berjalan sejak November mendatang.

“Kami menginginkan perhatian dari Pemprov sehingg bersama-sama kita dapat menjalankan tahapan dengan baik,” tegasnya. (S-20)