AMBON, Siwalimanews – Jaksa Penuntut Umum me­nuntut tiga mantan peja­bat Negeri Haya, Keca­matan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah dengan hu­kuman berat

Kepala Pemerintahan Ne­­geri Haya tahun 2016-2022, Hasan Wailissa dan Muhammad Irawan, man­tan bendahara 2017-2018 di­tun­­tut 6 tahun penjara, sedangkan terdakwa Rah­man Lesipela merupakan, mantan bendahara Tahun 2019 dituntut 5 tahun pen­jara.

Para terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi alokasi dana desa dan dana desa (ADD/DD) Negeri Haya tahun 2017-2019.

Tuntutan tersebut diba­cakan JPU Kejari Malteng, Ferdinanda Enike Tupan saat sidang di pengadilan Tipikor Ambon diketuai, Hakim Wilson Sriver didampingi hakim ang­gota, Agus Hairullah dan Hery Anto Simanjuntak, Rabu (4/9).

JPU dalam dakwaannya menyatakan, ketiga terdakwa telah terbukti bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi penyalahgunaan keuangan DD/ADD Negeri Haya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 ayat jo pasal 18 ayat 1,2 dan 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap ketiga terdakwa yakni Hasan Wailissa dengan pidana penjara selama 6 tahun, terdakwa Muhammad Irfan Tuahan 6 tahun penjara dan terdakwa Rahman        Lesipela dengan pidana selama 5 tahun serta denda masing-masing Rp. 200 juta rupiah subsider 6 bulan kurungan, “ sebut JPU

Selain pidana badan dan denda, JPU menghukum ketiga terdakwa untuk membayar      uang pengganti sebesar Rp1.9 miliar.

“Menghukum ketiganya untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp1,9 miliar yang dibagi masing-masing  Hasan Wailissa sebesar Rp900 juta lebih subsider 3 tahun penjara, Muhammad Irfan Tuahan  Rp638.000 subsider 3 tahun dan terdakwa Rahman Lesipela sebesar Rp317.191.377 subsider 2 tahun penjara,” ucap JPU.

Usai mendengar tuntutan JPU, Hakim Ketua, Wilson Sriver menutup dan menunda persidangan selama 2 minggu dengan agenda pembelaan para terdakwa melalui kuasa hukumnya. (S-26)