AMBON, Siwalimanews – Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku Saodah Tethool memberikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota Komisi V DPR yang berkesempatan melihat langsung kondisi terkini persoalan infratruktur dan perhubungan di Maluku.

Komisi V DPR telah mengunjungi sejumlah tempat di Pulau Ambon dan mendengar keluhan masyarakat serta pemerintah kabupaten/kota diantaranya masalah rumah tidak layak huni di Tulehu akibat bencana gempa tahun 2019.

Selain itu, pelabuhan Tulehu juga tidak luput dari pantauan Komisi V DPR RI, dimana berdasarkan pantauan ternyata pelayanan di Pelabuhan Tulehu telah berjalan maksimal, namun untuk pelayanan di Pelabuhan Yos Sudarso membutuhkan pembenahan.

“Kita memberikan apresiasi kepada Komisi V yang sudah melihat persoalan di Maluku dan untuk Pelabuhan Tulehu cukup baik, tetapi yang harus ada perbaikan itu di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon, sebab pelayanan khususnya kapal putih kepada masyarakat, kasihan tidak manusiawi sesuai paparan walikota,” ujar Saodah kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (20/12).

Menurutnya, infrastruktur dan perhubungan di setiap kabupaten/kota masih menjadi skala prioritas dalam perjuangan, walaupun anggaran tahun 2023 sudah diketok oleh DPR, tetapi semua persolaan yang dikeluhkan akan diperjuangkan pada 2024, lagipula perencanaan anggaran tahun 2024 dimulai sejak Januari 2023.

Selain itu, dengan kondisi APBD Provinsi Maluku sebesar Rp3,2 triliun tidak akan mampu untuk menuntaskan seluruh persoalan di Maluku, makanya pemda membutuhkan bantuan pemerintah pusat.

“Kondisi Maluku dengan APBD Rp3.2 triliun tidak mampu untuk bangun Maluku, apalagi letak geografis yang merupakan daerah kepulauan sudah pasti tidak akan mampu dengan APBD kalau tidak dibarengi dengan bantuan pemerintah pusat, jadi kita optimis Komisi V DPR akan berjuang untuk Maluku,” tuturnya.(S-20)