ANGGOTA Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Alimuddin Kolatlena meminta Pemda lebih memperhatikan daerah yang masuk salam zona blank spot.

Permintaan ini diungkapkan Kolatlena menindaklanjuti temuan KPU dimana terdapat 431 TPS pada Pilkada serentak masuk dalam zona blank spot.

Dikatakan, pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota tidak boleh menutup mata dengan persoalan sejumlah daerah yang minim fasilitas layanan infomasi dan komunikasi.

Kolatlena menegaskan dalam berbagai kesempatan pertemuan di DPRD, Komisi I berulang kali telah mengingatkan Pemda untuk dapat memperhatikan daerah-daerah yang minim akses informasi.

“Sangat disayangkan ketika masih ada ratusan TPS yang masuk zona blank spot. Pemda harus perhatikan se­rius persoalan ini, jangan dibiar­kan berlarut-larut kondisi ini,” ujar Kolatlena kepada Siwalima, melalui telepon selulernya, Senin (29/7).

Akses informasi dan komunikasi kata Kolatlena sangat penting dalam proses pilkada serentak guna memi­nimalisir potensi kecurangan saat pencoblosan nanti.

Daerah-daerah minim akses informasi dan komunikasi menurut Kolatlena jika tidak diawasi secara serius maka dapat menjadi tempat terjadinya kecurangan.

“Kita berharap 431 TPS yang masuk dalam zona blank spot ini men­dapatkan atensi khususnya se­bab jika tidak maka dugaan kecu­rangan bisa saja terjadi disana, sebab minimnya akses informasi dan komunikasi,” jelasnya.

Pemda lanjut Kolatlena harus menjadikan temuan KPU ini sebagai bahan evaluasi agar kedepannya ada upaya perbaikan guna memas­tikan daerah tersebut tidak lagi ma­suk dalam zona blank spot. (S-20)