TIAKUR, Siwalimanews – Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Maluku Barat Daya masuk tahap konsultasi publik II.

Bupati MBD dalam sambutan yang dibacakan Asisten Bidang Administrasi Umum Setda MBD, Jafet Lelatobur, mengatakan konsultasi publik merupakan agenda keempat dari tindak lanjut kegiatan focus group discussion terkait penentuan isu pembangunan berkelanjutan strategis.

Penyusunan dokumen KLHS RPJPD bertujuan menjaga keberlangsungan sumber daya dan menjamin keselamatan, kemampuan, kesejahteraan serta mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan,” kata Noach ketika membuka konsultasi publik II KLHS di Kantor Bupati, Selasa (13/8).

Ia menjelaskan penyusunan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan terekomendasi sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan di MBD yang terselenggara pada Minggu yang lalu.

Lanjutnya Pemerintah Pusat dan dan daerah wajib melaksanakan KLS dalam penyusunan atau evaluasi terhadap rencana tata ruang wilayah serta rencana rincian RPJD dan RJMN, provinsi/kabupaten.

“Kebijakan dan atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan atau lingkungan hidup disuatu wilayah. Dengan demikian sesuai ketentuan regulasi tersebut, maka diwajibkan Pemda MBD,” ujarnya.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor: 46 tahun 2016 disebutkan KLS adalah rangkaian analisis yang sistematis menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah.

Untuk itu prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan harus dipastikan telah masuk dalam proses penyusunan KLS RPJMD.

Ia mengaku ada 10 indikator belum capai target nasional dan 83 indikator tidak ada data.

Sedangkan, hasil evaluasi capaian indikator pada tahun 2024 berjumlah 195 indikator yang terbagi dalam 82 indikator sudah capai target nasional dan 53 indikator belum capai target nasional, 50 indikator tidak ada data dan 10 indikator belum dilaksanakan.

“Bila dipresentasikan capaian indikator MBD dari tahun 2021 ke 2024 alami kenaikan sebesar 35 persen. Khususnya untuk capaian indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional,” akuinya.

Olehnya bupati berharap semua berperan aktif dalam mengawal dan merangkumkan seluruh penyusunan KLHS RPJPD MBD sampai dengan selesai. (S-28)