AMBON, Siwalimanews – Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam Musrenbang RKPD 2024, mengusulkan sekitar Rp300 miliar untuk pembiayaan program-program pembangunan dan pemberdayaan di kabupaten tersebut.

Penjabat Bupati KKT Daniel Indey kepada Siwalimanews di Ambon, Jumat (14/4) berharap, KKT mendapat porsi pembiayaan diberbagai sektor, baik dari APBD maupun APBN.

“Kami sangat berharap pemprov juga memberi porsi untuk Tanimbar diberbagai bidang. Baik itu infrastruktur, pendidikan maupun kesehatan dan sektor lainnya,” ujarnya.

Sementara itu, secara teknis Kepala Bappeda KKT Rosias Kabalmay menjelaskan, untuk sinkronisasi usulan program kabupaten dan Provinsi, selanjutnya dilanjutkan ke pemerintah pusat, semuanya telah diusulkan.

Dimana ada sekitar Rp100 miliar lebih diusulkan untuk pembiayaan dengan APBD provinsi dan sekitar Rp200 miliar lebih melalui APBN.

“Yang kita usulkan, misalnya untuk infrastruktur jalan, air bersih, sarana transportasi, dibidang perikanan, dan perumahan, total usulan yang kita punya ada sekitar 100 miliar yang akan dibiayai oleh APBD provinsi, dan juga kurang lebih 200 miliar dari APBN. Usulan-usulan ini akan dibahas hari ini untuk menetapkan prioritasnya. Artinya kita boleh usul, tetapi itu juga tersedia disesuaikan dengan keuangan, baik APBD maupun APBN,”jelasnya.

Soal berapa usulan program yang akan diterima atau tidak kata Kabalmay, hasil akhirnya akan diketahui usai pembahasan hari ini.

“Nanti kita usulkan itu berapa yang diterima, dan nantinya diusulkan secara berjenjang ke pusat. Itu nanti diketahui pada saat pembahasan hari ini. Jadi nanti dilihat, usulan mana yang bisa dibiayai oleh APBD, kalau tidak bisa, maka akan diteruskan untuk dibiayai oleh APBN, dalam hal ini melalui kementrian terkait,” ucapnya.

Kabalmay juga menuturkan terkait penanganan kemiskinan ekstrim di tahun 2024, dimana sesuai target secara nasional, angka kemiskinan ekstrim harus bisa ditekan hingga 0 persen.

“Kita tentu berharap, kemiskinan di Maluku menurun menjadi 14 persen di 2024 nanti. Untuk Tanimbar, 2022 kemarin kemiskinan makro turun dari 27 persen menajdi 23,80 persen di tahun 2023. Sementara untuk kemiskinan ekstrim, juga turun menjadi 6 persen sekian,” tuturnya.

Untuk itu ia berharap, sinkronisasi program dari kabupaten dan provinsi bisa mendukung target penurunan kemiskinan ekstrim secara nasional di tahun 2024 menjadi 0 persen, bahkan pihaknya berharap tahun ini angka kemiskinan ekstrim di KKT bisa ditekan lagi dari 6 persen menjadi 3 persen, sehingga di tahun 2024 nanti, bisa mencapai 0 persen, sesuai target nasional.

Kemiskinan ini, salah satu faktor adalah soal keterisolasian wilayah, dimana jauhnya sentra produksi, seperti perikanan, pertanian yang masih terisolir karena akses masyarakat untuk membawa hasil produksi ke pasar tidak berjalan dengan baik.

“Jadi ada 3 langkah untuk penanganan kemiskinan ekstrim itu, yaki meringankan beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat dan membuka keterisolasian. Kalau tiga strategi itu berjalan dengan baik, maka bisa diselesaikan,” cetusnya. (S-25)