DOBO, Siwalimanews – Kementerian Kelautan dan Perikanan menggelar konsultasi publik I penyusunan rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu  pulau-pulau kecil terluar di Kabupaten Aru, yang dipusatkan di salah satu hotel di Kota Dobo, Kamis (6/6).

Bupati Aru Johan Gonga pada kesempatan itu menjelaskan, Kabupaten Aru membawahi 10 kecamatan, 2 kelurahan dan 117 desa, dimana hampir seluruh masyarakatnya menggantungkan hidupnya di laut.

Daerah dengan julukan nusa mutiara ini, memiliki jumlah pulau sebanyak 676 pulau, yang terdiri dari 28 pulau berpenghuni dan 648 pulau tidak berpenghuni. Selain itu, Aru juga memiliki 8 pulau kecil terluar yang berbatasan dengan negara tetangga Australia.

“Jumlah pulau ini sekaligus menempatkan Kepulauan Aru sebagai daerah dengan jumlah pulau terbanyak di Maluku,” ucap bupati.

Secara geografis kata bupati, Aru sangat strategis, karena dikelilingi oleh laut Aru dan laut Arafura yang sangat kaya akan sumber daya ikan.

“Hal tersebut dapat terlihat pada data kajian potensi sumber daya ikan yang dilakukan oleh komisi nasional pengajian stok sumber daya ikan, yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 tahun 2022,” beber bupati.

Menurutnya, dari 12,54 juta ton potensi perikanan nasional, terdapat 2,63 juta atau sebanyak 21,03 persen di wilayah pengelolaan perikanan (WPP)-718 yakni Laut Aru dan Laut Arafura. Potensi perikanan tersebut, menempatkan Laut Aru dan Laut Arafura sebagai wilayah pengelolaan perikanan dengan potensi perikanan tertinggi di Indonesia saat ini.

Meskipun demikian, potensi ini belum dapat dikelola secara maksimal oleh masyarakat yang memiliki akses di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terluar, dikarenakan keterbatasan prasarana dan sarana perikanan, akses komunikasi dan informasi, akses jaringan listrik serta minimnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat pesisir dalam mengelola serta memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan yang ada.

Hal ini bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah daerah saja, tetapi memerlukan keterlibatan semua pihak.

“Saya sangat berharap bahwa hasil dari penyusunan dokumen ini, tidak hanya mengakomodir kepentingan negara dalam hal pertahanan keamanan, tetapi lebih dari itu dapat mewujudkan pengelolaan zonasi dan ruang laut berbasis potensi sumberdaya kelautan, dan perikanan yang optimal berkelanjutan,” ujar bupati.

Pada kesempatan itu, berpesan agar kuatkan kemitraan dan jejaring komunikasi, demi sentralisasi program prioritas dan yang dimasukkan dari Kabupaten Kepulauan Aru kedalam

rencana tata ruang, serta memaparkan hasil survei tahun 2023 dan dimohon konfirmasinya apabila ada yang terlewatkan, dan isu-isu strategis yang mungkin masih ada kekurangan untuk bisa di tambahkan, supaya tidak menimbulkan konflik kepentingan pengelolaan, yang merugikan kepentingan nelayan kecil dan nelayan tradisional, serta pembudidaya ikan kecil dalam pemanfaatan ruang laut di kawasan pulau-pulau kecil terluar,” ucapnya.

Ditempat yang sama Plt Direktur Penataan Ruang Laut Kementerian KP Arief Sudianto menjelaskan, tim Kementerian KP melaksanakan survei lapangan terhadap 8 pulau terluar yang ada di Aru sejak 28 Mei hingga 2 Juni 2024.

“8 pulau terluar tersebut yakni, Pulau Ararkula, Pulau Karerei, Pulau Penambulai, Pulau Kultubai Utara dan Kultubai Selatan, Pulau Karang, Pulau Eno serta Pulau Batu goyang,” ucapnya.

Menurutnya, delapan pulau terluar tersebut, akan menjadi prioritas Kementerian KP, karena pulau ini adalah pulau yang berada di kawasan perbatasan NKRI, sehingga pemerintah pusat memberikan perhatian khusus pada Kabupaten Aru.

“Untuk itu dokumen rencana zonasi 8 pulau ini, diharapkan bisa segera menjadi Peraturan Presiden,” harap Sudianto.(S-11)