AMBON, Siwalimanews – Kinerja Pemprov Ma­luku disoroti Komisi IV DPRD Maluku, dalam Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur Maluku dite­mukan jumlah orang miskin di Maluku tahun 2022 bertambah.

Padahal selama ini, Pemprov Maluku me­ng­klaim terjadi penu­runan, sayangnya pe­nu­runan tersebut ha­nya terjadi pada pre­sen­tasi angka kemiski­nan sebesar 0.4 persen dari tahun sebelumnya, tetapi fakta data yang diberikan gubernur dalam dokumen LKPJ ternyata jumlah orang miskin di Maluku terus ber­tambah.

“Memang yang paling sentral di Komisi IV karena berkaitan dengan mitra kesehatan dan pemberdayaan yang ujung muaranya ke Indeks Pembangunan Manusia, penurunan kemiskinan dan pengurangan pengangguran.  Dan tidak tercapai target,” ungkap Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Samson Atapary kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Sabtu (29/4).

Karena itu, Komisi IV DPRD Provinsi Maluku memberikan peringatan kepada Gubernur Maluku Murad Ismail dan jajaran birokrasi terkait dengan kenaikan angka orang miskin di Maluku pada tahun 2022.

Peringatan ini diungkapkan langsung Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Samson Atapary kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Sabtu (29/4).

Dijelaskan, Komisi IV DPRD Provinsi Maluku telah melakukan pembahasan terhadap dokumen LKPJ Gubernur tahun anggaran 2022 dan ditemukan hampir 90 persen target OPD tidak tercapai

“Memang yang paling sentral di komisi IV karena berkaitan dengan mitra kesehatan dan pemberdayaan yang ujung muaranya ke Indeks Pembangunan Manusia, penurunan kemiskinan dan pengurangan pengangguran dan tidak tercapai target,” ujar Samson.

Sesuai data gubernur, kata Samson jumlah orang miskin di Maluku pada Maret 2022 di perkotaan sebanyak 45.904 ribu orang menjadi 48 ribu artinya, ada penambahan 2.096 ribu orang.

Sedangkan jumlah orang miskin di desa pada Maret 2022 dari 245.045  orang, naik menjadi 248.057 orang, dimana terjadi peningkatan sebesar 3.012 orang di Maluku selama tahun 2022.

“Presentasi memang turun tapi kita lihat orang miskin bertambah, ini artinya kerja-kerja OPD terkait buruk karena tidak terjadi penu­runan,” kesal Samson.

Politisi PDIP Maluku ini pun mendesak Gubernur Maluku Murad Ismail dan Wakil Gubernur Barnabas Orno untuk segera mengambil kebi­jakan strategis guna menurunkan angka orang miskin di Maluku hingga tahun 2024 mendatang.

Terus Bertambah

Badan Pusat Statistik Provinisi Maluku mencatat, angka kemiskinan di Maluku mengalami peningkatan yang cukup drastis pada September 2022.

Data BPS yang dirilis pada per­tengahan Januari 2023 menyebutkan jumlah orang miskin mencapai 299,66 ribu orang atau bertambah 6,09 ribu orang, jika dibanding bulan Maret 2022 sebesar 290,57 ribu.

Adapun presentase penduduk miskin di Maluku per September 2022 tercatat 16,23 persen lebih tinggi dibandingkan Maret 2022 yang hanya 15,97 persen.

Jumlah tersebut naik 3,12 ribu orang dibandingkan bulan Maret 2022 tercatat sebesar 245,45 ribu orang. jika dilihat dari sisi persentase, tingkat kemikinan di perdesaan pada September 2022 (24,54 persen) juga mengalami kenaikan dibandingkan Maret 2022 sebesar 23,50 persen.

Sebaliknya jumlah penduduk miskin di perkotaan pada September 2022 tercatat sebanyak 48,08 ribu orang. Jumlah ini bertambah 2,96 ribu orang dibandingkan periode Maret 2022 yang menunjukkan angka 45,12 ribu orang. Bila dilihat dari sisi persentase, tingkat kemiskinan di perkotaan pada September 2022 (5,90 persen), juga mengalami kenaikan dibandingkan Maret 2022 yang sebesar 5,82 persen.

Menanggapi hal ini, Ketua Fraksi Partai Perindo Amanat Berkarya DPRD Provinsi Maluku, Jantje Wenno mengungkapkan, kenaikan angka kemiskinan di tahun terakhir pemerintahan Gubernur Murad Ismail dan Barnabas Orno menjadi pukulan telak bagi pasangan yang mengusung jargon Baileo ini.

Padahal dalam sejumlah kesem­patan, lanjut Wenno, MI sapaan akrab Gubernur Maluku ini selalu sesumbar angka kemiskinan yang terus menurun.

“Ini miris, mereka agak sedikit bangga bahwa angka kemiskinan Maluku berkurang tetapi, justru awal tahun baru rilis BPS justru menunjukkan angka kemiskinan Maluku bertambah,” ujar Wenno kepada Siwalima melalui pesan WhatsApp, Sabtu (21/1).

Menurutnya, kenaikan jumlah penduduk miskin sebesar 6.09 orang untuk Provinsi Maluku ukuran dengan jumlah penduduk 1.8 juta jiwa cukup banyak, dan menjadi pukulan telak bagi Murad Ismail dan Barnabas Orno karena penanganan kemiskinan sebagaimana visi dan misi tidak berhasil dilakukan.

Wenno menilai, penyebab dari naiknya angka kemiskinan Maluku lantaran selama ini Pemprov Maluku tidak mengedepankan program-program pemberdayaan pada daerah-daerah yang menjadi kantong kemiskinan ekstrim, akibatnya terjadi kontradiktif antara hasil BPS dengan pernyataan Pemerintah Provinsi Maluku.

Pemprov Maluku, kata Wenno, cenderung tidak menyentuh daerah-daerah yang menjadi kantong penyumbang kemiskinan artinya, jika anggaran daerah lebih banyak dikucurkan kepada wilayah kantong kemiskinan pasti akan turun, namun sayangnya Pemprov hanya ber­pusat di daerah yang relatif kecil tingkat kemiskinan sehingga tidak ada manfaatnya.

Selain itu, pinjaman Pemerintah Provinsi Maluku kepada PT SMI sebesar 683 miliar ternyata tidak mampu untuk menekan angka kemiskinan di Maluku, padahal mestinya dengan pinjaman SMI angka kemiskinan harus menurun bukan bertambah.

Wenno pun mendesak Gubernur Maluku Murad Ismail dan Barnabas Orno untuk memiliki keprihatinan dan perhatian sungguh, sebab jika tidak cepat diatasi maka kedepan angka kemiskinan di Maluku justru akan  bertambah lagi di periode terakhir. (S-20)