AMBON, Siwalimanews – Gubernur Murad Ismail meng­hilang ketika keuangan Pemprov Maluku di tahun 2022 defisit se­besar 137 miliar.

Dengan pendapatan daerah se­besar Rp2.91 triliun, namun di tahun 2022 Pemprov Maluku membelan­jakan uang daerah sebesar Rp3,5 triliun.

“Secara keseluruhan realisasi pen­dapatan daerah diperhadapkan dengan realisasi belanja rupiah maka dihasilkan defisit APBD tahun 2022 sebesar 137 miliar rupiah,” terang Wa­gub Orno dalam paripurna pe­nyampaian ranperda pertangungja­wa­ban pelaksanaan APBD Maluku tahun anggaran 2022 di Baileo Rak­yat Karang Panjang, Selasa (4/7).

Selain itu kata Orno pendapatan daerah tahun 2022 mencapai 2,91 triliun atau terealisasi 97.26 persen dari target 2,99 triliun.

Dijelaskan realisasi pendapatan daerah tersebut bersumber dari PAD sebesar Rp637,95 miliar, transfer sebesar Rp2,273 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebe­sar Rp3,63 miliar.

Belanja daerah dianggarkan sebe­sar Rp3,26 triliun dan terealisasi Rp3,5 triliun atau 93.54 persen. Lan­jutnya realisasi belanja daerah terdiri atas belanja operasional Rp2,21 tri­liun, belanja modal Rp561,81 miliar, belanja tak terduga Rp17,42 miliar dan belanja transfer Rp262,97 miliar.

Pembiayaan daerah bersumber dari penerimaan pembiayaan daerah Rp294,93 miliar dan terealisasi 294.93 persen. Pengeluaran pembiayaan daerah dianggarkan Rp28,78 miliar terealisasi hanya Rp4,55 miliar atau 15.64 persen.

“Penerimaan pembiayaan daerah sebesar 294,93 miliar dan dengan pengeluaran pembiayaan daerah 4,55 miliar, maka diperoleh pembia­yaan neto 290.43 miliar,” ujarnya.

Lanjutnya, secara keseluruhan realisasi pendapatan daerah sebesar 2.91 triliun rupiah jika diperhadapkan dengan realisasi belanja daerah se­besar 3.5 triliun rupiah maka diha­silkan defisit APBD tahun anggaran 2022 sebesar 137.659.891.972.47.

Sementara neraca merupakan laporan yang menggambarkan po­sisi keuangan Pemprov Maluku per 31 Desember 2022 yang terdiri atas total aset Rp6,69 triliun, total kewajiban sebesar Rp860,91 miliar dan total ekuitas Rp5,83 triliun.

Orno pun menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah membantu pemerintah dalam menye­lenggarakan pemerintahan selama tahun 2022.

Ketua DPRD Maluku, Benhur George Watubun mengaku pihaknya akan melakukan pembahasan terha­dap dokumen LPJ gubernur tahun 2022. “DPRD wajib menindaklanjuti LPJ gubernur secepatnya dan segera melakukan pembahasan dan penda­laman terhadap dokumen dimak­sud,” tegasnya.

Watubun menegaskan semua te­muan yang diperoleh Komisi dalam agenda pengawasan akan dijadikan sebagai dasar untuk menilai LPJ gubernur tahun 2022. (S-20)