AMBON, Siwalimanews – Airlangga Hartarto resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Wa­-lau begitu, Ramly Umasugi yakin rekomen­dasi akan tetap digenggamnya.

Pengunduran diri Airlangga itu dilakukan atas pertimbangan untuk menjaga keutuhan Golkar dan me­mastikan stabilitas transisi peme­rintahan dari Presiden Joko Widodo ke presiden terpilih Prabowo Su­bianto.

Lalu, mungkinkan pengun­duran diri orang nomor satu di partai ber­lambang pohon beringin itu akan ikut ber­pengaruh terhadap sejumlah rekomendasi yang sudah dan yang diterbitkan termasuk untuk Provinsi Maluku?

Ketua  Golkar Provinsi Maluku, Ramly Umasugi mengklaim reko­men­dasi politik yang sudah diter­bitkan, maupun yang akan dia peroleh bersama Hendrik Lewerissa, tak akan berubah.

Ramly menegaskan, mundurnya Ketua Umum Golkar dan kepastian majunya Hendrik Lewerissa dan Ramly Umasugi, merupakan dua hal yang berbeda yang tidak perlu dicampur adukan.

“Ini dua hal yang berbeda, artinya yang sudah diputuskan tetap jalan termasuk untuk Maluku,” ungkap Ramly kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Minggu (11/8) sore.

Ramly menegaskan, rekomendasi kepada pasangan HL-RU nantinya akan ditandatangani oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar yang baru hasil munas dan sekjen.

Kendati mengaku tidak terpe­ngaruh, namun Ramly tidak dapat memastikan kapan rekomendasi tersebut diserahkan kepada Hendrik Lewerissa dan dia.

Menurutnya, saat ini elit partai politik sedang disibukkan dengan proses pergantian ketua umum yang direncanakan berlangsung dalam waktu dekat.

“Soal waktu penyerahan belum tahu, semua elit Golkar lagi disibuk­kan dengan proses pleno hari Selasa dan Munas 25 Agustus,” jelasnya.

Mantan Bupati Buru dua periode ini menegaskan setelah pleno nanti pihaknya sebagai salah satu peme­gang hak suara akan meminta su­paya bagi provinsi yang rekomen­dasi belum dikeluarkan harus segera dikeluarkan.

“Prinsipnya koalisi Golkar dan Gerindra dengan mengusung HL-RU itu sudah final dan tidak ada perubahan,” tegas Ramly.

Sebelumnya, Ramly meyakini kalau rekomendasi kepadanya sedi­kit terkendala lantaran belum dite­ken Sekretaris Jenderal DPP Golkar, Lodewijk Freidrich Paulus.

Menurutnya, sekjen Golkar saat ini sementara menjalankan tugas negara di Amerika Serikat sehingga rekomendasi belum dapat ditanda­tangani.

“Rekomendasi untuk pilkada Maluku  sudah diproses tapi belum ditandatangani karena sekjen se­dang di Amerika,” yakin Ramly, Rabu (7/8) lalu.

Sekjen lanjut Ramly, diagendakan baru tiba di Indonesia pada tanggal 11 Agustus mendatang dan lang­sung menandatangani rekom kedua­nya.

Mantan Bupati Buru dua periode itu menegaskan jika tidak ada aral melintang, rekomendasi kepada keduanya akan diserahkan 12 Agustus pekan depan.

Buka Opsi

Seperti diberitakan sebelumnya, seiring rekomendasi Golkar yang belum ada kejelasannya, HL mem­buka opsi menggandeng Abdullah Vanath sebagai wakilnya.

Vanath adalah Bupati Seram Ba­gian Timur 2 periode dan sangat populer di dataran Seram. Pun dia dikenal sangat lihai memainkan sen­timen anak adat asli, yang mem­buatnya mendapat dukungan penuh warga Seram dan sebagian besar warga Maluku, pada dua kali pilkada Maluku yang pernah diikutinya.

Tahun 2013, Vanath menggan­deng Marthen Maspaitella sebagai wakilnya. Sayang, Vanath dikalah­kan Said Assagaff yang berpasa­ngan dengan Zeth Sahuburua.

Lima tahun berikutnya, Vanath digandeng Herman Koedoeboen melalui jalur independen. Sejarah kembali berulang, Vanath kalah lagi.

Kepada Siwalima, Kamis (8/8) lalu, Vanath membenarkan kalau ada komunikasi politik yang cukup intens dengan HL.

AV, begitu Vanath biasa disapa, menjelaskan, komunikasinya  ber­sama HL sudah berlangsung sejak lama, bukan saja di musim pilkada.

“Menyangkut info Pilgub me­mang itu betul, komunikasi untuk kemungkinan berpasangan dengan pak Hendrik. Jadi kalau ditanya saya jawab betul,” ungkap AV.

Bahkan bukan saja dengan HL, Bupati SBT pertama itu mengaku membangun komunikasi yang sama dengan calon lain termasuk Jeffry Apoly Rahawarin.

“Nanti terakhir arahnya ke siapa tidak bisa dijawab, karena itu bukan keputusan saya, tapi partai,” jelas­nya.

Namun begitu dia berharap jika nantinya maju, maka bisa beririsan dengan skema pilkada Kabupaten Seram Bagian Timur, dimana untuk istrinya, Rohani Vanath, juga ikut Pilkada dengan dukungan koalisi Nasdem dan Gerindra.

“Karena di SBT itu istri saya maju, dan itu koalisi Gerindra-Nasdem. Jadi walaupun saya jadi maju berharap irisan tetap dalam koalisi kabupaten agar tidak mengganggu,” tegasnya.

Karenanya, AV memastikan terus membangun komunikasi dengan Nasdem agar dapat mengusung dirinya bersama HL.

“Itu yang sedang dikomunikasi­kan mudah-mudahan ini mendapat titik temu,” tandasnya.

Mengundurkan Diri

Airlangga Hartarto angkat bicara perihal pengunduran dirinya dan mengaku mundur dari Ketua Umum Golkar, sejak Sabtu (10/8) malam.

“Selamat pagi para kader Golkar yang saya cintai. Saya Airlangga Hartarto, setelah mempertimbang­kan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka me­mastikan stabilitas transisi peme­rintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan me­ngucapkan bismillahirrahmanirra­him serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Golkar,” ujar Airlangga.

Selanjutnya sebagai partai besar yang matang dan dewasa, kata Airlangga, DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan AD/ART organisasi yang berlaku.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan sejumlah alasan kenapa Airlangga  mundur dari jabatannya.

Menurut Doli, Airlangga mundur dari Ketum Golkar demi mem­pertimbangkan soliditas di internal Golkar.

“Dasar pertimbangan pengun­duran diri itu Pak Ketum mem­pertimbangkan soliditas di dalam jajaran Partai Golkar dan juga menjadi bagian untuk mencoba menciptakan situasi kondusif di dalam masa transisi pemerintah di masa yang akan datang,” ujar Doli depan rumah dinas Airlangga, di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Minggu (11/8).

Menurut Doli, Airlangga perlu lebih berkonsentrasi di kabinet Presiden Joko Widodo sebagai Menko Perekonomian.

Dia menyebut Airlangga lebih dibutuhkan di kabinet untuk me­ngantarkan masa transisi pemerin­tahan ke kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Karena banyak sekali program-program disiapkan sebagai program lanjutan untuk menjaga kesinam­bungan visi misi program 2 periode Jokowi-Ma’ruf Amin dan kemudian ke depan Pak Prabowo dan Pak Gibran,” tuturnya.

Doli menilai, mundurnya Air­langga sekaligus untuk menjaga semua agenda Golkar, termasuk agenda nasional. (S-20)