BULA, Siwalimanews – Bupati Seram Bagian Timur Mukti Keliobas mengaku, meskipun semua aspirasi belum terpenuhi dalam satu tahun anggaran berjalan, namun APBD 2024, merupakan komitmen bersama untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di bumi Ita Wotu Nusa tercinta ini.

Selain itu, RAPBD merupakan tanggungjawab bersama antara pemkab dan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan menjadi perda sebagai suatu manifestasi dari aspirasi rakyat melalui program kerja selama tahun anggaran.

“Momentum ini merupakan suatu peristiwa penting dalam pemerintahan, dimana DPRD bersama pemkab untuk membahas RAPBD 2024, hal ini merupakan suatu komitmen bersama dalam pembangunan daerah,” ungkap bupati dalam Paripurna XII masa sidang III tahun 2023 dalam rangka penyampaian pandangan kata akhir fraksi terhadap APBD 2024 yang berlangsung di ruang Paripurna DPRD, Kamis (14/12) malam.

Menurut bupati, dengan penyampaian kata akhir fraksi-fraksi telah mengantarkan untuk menyampaikan persetujuan atas RAPBD Kabupaten SBT tahun anggaran 2024 dan kemudian akan ditetapkan menjadi perda.

Untuk itu, dengan persetujuan tersebut, lebih mencerminkan adanya kepedulian terhadap kepentingan masyarakat. Untuk itu, semua usul, saran, pendapat dan pertimbangan DPRD akan menjadi masukan berharga bagi pemkab demi menggerakkan pembangunan eksekutif dalam tugas-tugas pemerintahan dan kemasyarakatan di SBT.

“Atas nama bupati dan pemkab kami ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada DPRD atas persetujuannya menerima beserta catatan- catatan koreksi atas RAPBD 2024 untuk dapat menjadi perda,” ucap bupati.

Ditempat yang sama Ketua Fraksi PKS di DPRD SBT Husin Rumadan mengatakan, sekedar mengingat kembali visi misi bupati adalah, terwujudnya Kabupaten SBT yang sejahtera, mandiri, berdaya saing dengan berbasis sumber daya lokal.

Jika dilihat dari situs data box jumlah angka kemiskinan per 31 Desember 2022 adalah 20,73%, kemudian pada tahun 2023 angka ini naik 0,35% menjadi 21,8%. Jika dibandingkan pada situs ini dengan data SBT dalam angka tahun 2022 yang dirilis oleh BPS, angka kemiskinan sebesar 26,41%. Ini menjadi tanda bahwa visi dan misi bupati sepenuhnya terlaksana dengan baik.

“Namun, pemkab terkesan ompong dalam pengelolaan birokrasi sebagaimana misi pada poin pertama tadi, Bupati tidak memberikan amanah dengan kewenangan penuh pada setiap jabatan. Pelaksanaan tugas pada pimpinan organisasi perangkat daerah masih marak terjadi,” tandasnya.

Selain itu, kata Rumadan, pemekaran Kecamatan Ukar Sengan yang telah diperdakan, belum terlihat tanda-tanda struktur pemerintahannya. Entah masalah administrasi atau kurangnya koordinasi dari pemkab ke pemprov atau Dirjen Otda.

“Siapakah yang sebenarnya yang tidak bekerja untuk membantu Bupati? Sementara dari segi pendidikan, para kepsek masih banyak yang menjabat plt, padahal pendidikan merupakan sentral kualitas SDM kemasyarakatan, bagaimana pelaksanaan pendidikan dapat berjalan lancar jika kepsek masih memiliki status sebagai plt,” tandasnya.

Untuk Indeks pembangunan manusia bahkan berada pada nomor empat terbawah di Maluku, selain itu  pemeunuhan kebutuhan dasar tenaga pengajar guru melalui TPP yang tidak terbayarkan sejak tahun 2022 sampai saat ini yang bersumber dari APBN.

Sementara, pada sektor infrastruktur tidak terlaksananya peningkatan jalan lingkar Pulau Gorom, ruas jalan air Nanang Kota Baru, dan Kota Baru Werinama , serta bagaimana dengan PLN Kilmury hingga PLN pada wilayah Utian Lima.

Selain itu, konektivitas antara wilayah juga masih terkesan terkendala, bagaimana Dermaga Ferry Airnanang yang sudah rusak, maupun pelabuhan Ferry Geser dan Kota Siri yang jarang terpakai apalagi Tanah Baru Kesuy dan Teor juga sama.

“Biaya transportasi sangat mahal kami dari Bula  menuju Werinama paling sedikit Rp800 ribu/orang, dan dari Bula menuju Gorom paling sedikit RP100 ribu/ orang, angka ini masih sama seperti 15 tahun lalu tidak ada pengaliran sama sekali. Dan selayaknya transportasi maka dapat mengurangi beban biaya transportasi,” tandasnya.(S-27)