AMBON, Siwalimanews – Anggota DPRD Maluku Rofiq Akbar Afifudin menuding Kepala Dinas Perhubungan Maluku, Mu­ham­mad Malawat gagal meng­hadirkan tambahan kapal laut bagi Maluku.

Padahal tambahan kapal laut itu sangat dibutuhkan untuk menutupi sejumlah rute baru di Maluku seperti di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara.

“Jika Maluku tak kebagian kapal laut maka Kadis Perhubungan  gagal,” cetus Afifudin singkat saat di­wawancarai Siwalima di Kantor DPRD Maluku, Rabu (12/2).

Meski demikian, Sekretaris Wi­la­yah PPP itu mengatakan, pihaknya akan menyikapi hal itu dengan memanggil Kepala Dinas untuk mempertanyakan pernyataannya itu.

“Kita DPRD Maluku akan memanggil Kepala Dinas Perhubungan Maluku guna mempertanyakan hal itu. Kami juga belum mengetahui pasti persoalannya apa, tetapi pemanggilan ini penting agar kita mengetahui kondisi apa yang menyebabkan Maluku ter­-ancam tak mendapatkan tam­-bahan kapal laut,” Tandasnya.

Terancam

Harapan masyarakat di wila­-yah terisolasi untuk menda­patkan akses kapal terancam tidak dapat direalisasikan.

Pasalnya, Provinsi Maluku sulit untuk mendapatkan tambahan kapal laut dari Pemerintah Pusat walaupun telah diperjuangkan berkali-kali baik oleh DPRD maupun pemerintah kabupaten/kota.

Kepala Dinas Perhubungan Maluku, Muhamad Malawat mengatakan usulan penambahan kapal laut untuk menutupi sejumlah rute baru sampai saat ini belum jelas.

Hal ini dikarenakan ketersediaan kapal di Kementerian Perhubungan sangat terbatas sehingga berdampak pada penambahan kapal laut ke Maluku.

“Kapal laut yang dimiliki Kementerian juga terbatas jadi untuk penambahan kapal laut di Maluku itu sulit direalisasikan,” kata Malawat kepada wartawan di Kantor Gubernur, Selasa (11/1).

Malawat mengakui, Dinas Perhubungan terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan terkait dengan penambahan kapal laut untuk sejumlah rute baru.

Namun sampai saat ini belum ada sinyal dari kementerian terkait tambahan kapal khususnya untuk beberapa wilayah seperti Maluku Tenggara dan Kota Tual.

“Kita tunggu saja semoga dalam tahun ini ada kebijakan dari Pemerintah Pusat untuk memindahkan beberapa kapal dari barat ke timur untuk menjembatani persoalan perhubungan termasuk di Maluku,” terangnya. (S-26)