AMBON, Siwalimanews – Setelah tak berhasil menemui gubernur dan tak diberikan ijin untuk masuk ke halaman Kantor Gubernur, para demonstran yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Lakor (HML) dan perkumpulan masyarakat kepulauan Babar (Permaskebar) akhirnya sepakat mengirim 5 perwakilan mereka melakukan koordinasi.

Di dalam Kantor Gubernur, Kelima perwakilan demonstran ini diterima oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku, Roy Siauta. Koordinasi tersebut membuahkan hasil, dimana para demonstran akan bertatap muka langsung dengan Sekda Maluku Kasrul Selang pada Jumat, (25/9) untuk menyampaikan apa yang menjadi tuntutan mereka.

“Hasil koordinasi tadi hasilnya, Jumat besok kita akan tatap muka langsung dengan pak Sekda sekaligus kita minta beliau untuk koordinasi dengan pempus agar membatalkan hasil kajian amdal yang tidak mengakomodir MBD sebagai daerah terdampak,” jelas pengurus Permaskebar Abraham Mariwiy usia pertemuan kepada Siwalimanews di Kantor Gubernur, Senin (21/9).

Mariwiy yang juga akademisi Unpatti, mempertanyakan dasar kajian inpex yang yang tidak memasukan MBD sebagai daerah terdampak pengelolaan Blok Masela.

Menurutnya, kebijakan tersebut seakan mengadu domba pemerintah MBD dan KKT, melihat dari kajian Inpex, hanya KKT yang masuk daerah terdampak sedangkan MBD tidak.

“Inpex terkesan mengadu domba MBD dan KKT, mereka tidak memasukan MBD sebagai wilayah terdampak  tapi KKT masuk, ada apa? Padahal kalau kita lihat dari pola arus, hasil limbah dari pengelolaan Blok Masela, akan sampai ke kawasan MBD dan yang pasti akan merugikan masyarakat disana,” ucapnya.

Dari pertemuan nanti ia berharap, pemprov dapat menyampaikan aspirasi dari aksi tersebut agar Inpex dapat melakukan kajian ulang dan memasukan MBD sebagai daerah terdampak.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku, Roy Siauta, kepada wartawan menjelaskan, urusan amdal di blok Masela merupakan kewenangan pemerintah pusat, sehingga pemprov tidak dapat menjawab aspirasi dari aksi demo tadi.

“Amdal di blok Masela kewenangan pempus kita tidak akan merespon tuntutan, karena bukan kewenangan pemprov untuk menjawab aspirasi ini. Tadi kami hanya fasilitasi pertemuan lanjutan dengan sekda Jumat nanti,” ujar Siauta.

Hasil pertemuan nanti, kata Siaauta, akan jadi masukan untuk disampaikan ke komisi amdal pusat. (S-45)