AMBON, Siwalimanews – Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon sementara menunggu hasil audit kasus dugaan penyalahgunaan ADD Desa Negeri Lama dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam hal ini Inspektorat Maluku.

Kepada Siwalima di Ambon, Kasi Intel Kejari Ambon, Sunoto menje­laskan, pihaknya masih menunggu hasil audit dalam menuntaskan kasus ini.

“Sampai sekarang kita masih me­nunggu hasil audit dari Inspek­torat,” kata Sunoto melalui telepon, Senin (11/1).

Dia mengatakan, pihaknya sudah melimpahkan kasus ini ke pihak Inspektorat beberapa bulan lalu. Selanjutnya jika ditemukan ada penyelewengan, penyidik akan melanjutkan proses hukum.

“Kasusnya masih di Inspektorat. Kita masih tunggu hasil pemerik­saannya,” katanya.

Seperti diberitakan, masyarakat Negeri Lama menilai Kejaksaan Negeri Ambon tidak mampu menun­taskan kasus dugaan penyalahgu­naan Alokasi Dana Desa (ADD) yang sejak 2 tahun lalu hingga kini belum tuntas.

Janji tersebut dipertanyakan, di­karenakan sejak kasus ini dilaporkan oleh masyarakat yang diwakili Forum Peduli Desa Negeri Lama pada 2019, sampai saat ini belum ada kejelasan penanganannya.

Ketua FPDNL Josephus Pakaila sebagai perwakilan masyarakat negeri lama mengaku kecewa ter­hadap kerja Kejari Ambon yang tak mampu menuntuskan kasus ADD Negri Lama.

“Saya mewakili Forum Peduli Desa Negri Lama (FPDNL) dan juga Masyarakat sangat kecewa terhadap pihak Kejari yang sampai saat ini belum mampu menuntaskan kasus ADD desa Negeri Lama,” terang Pakaila.

Menurutnya, Kasie Intel Kejari saat itu, didepan rekan-rekan forum Peduli Desa Negeri Lama, pihak Kejari telah memberi waktu kepada Inspektorat Kota Ambon untuk menuntuskan hasil audit selama 2 bulan,

“Kenyataanya sampai tahun 2021 ini belum mampu terealisasi,” tegasnya ketika ditemui awak media di Desa Negeri Lama Kamis (7/1).

Pakaila juga menyingung soal hak masyarakat yang seharusnya men­dapatkan informasi terkait status pelaporan kasus hukum yang dita­ngani Kejari dan belum pernah di kabarkan kepada FPDNL selaku Pelapor.

“Dalam laporan tersebut kami memberikan kontak kami untuk bisa dihubungi oleh pihak Kejari sehi­ngga kami bisa tau hasil dari pela­poran yang sudah kami berikan, tapi nyatanya hingga saat ini Kejari belum pernah mengabarkan kepada kami perkembangan kasus ADD Negeri Lama,” tandasnya.

Untuk itu selaku ketua FPDNL berharap agar Kejari Ambon dapat mempercepat Pelaporan kasus Dugaan Korupsi ADD Negri Lama mengingat sudah dua tahun kasus tersebut mandek di Kejari.

“Kami berharap Dugaan Korupsi ADD yang ditangani Kejari dapat segera diproses sehingga Masyara­kat Desa Negeri Lama dapat menge­tahui posisi hukum dari kasus ter­sebut,” tutupnya.

Sebelumnya,Masyarakat Desa Negeri Lama mempertanyakan janji Kejaksaan Negeri Ambon untuk me­nuntaskan kasus dugaan penyalah­gunaan Alokasi Dana Desa milik desa tersebut.

Janji tersebut dipertanyakan, di­karenakan sejak kasus ini dilaporkan oleh masyarakat yang diwakili Forum Peduli Desa Negeri Lama pada 16 Desember 2019 lalu sampai saat ini belum ada kejelasan penanga­nannya.

Padahal, berdasarkan janji pihak kejari melalui Kasie Intelnya saat pertemuand engan masyarakat yang bersangkutan menegaskan, bahwa akan memberikan waktu selama dua bulan kepada Inspketorat Kota Ambon untuk kembali melakukan audit terkait dengan hasil temuan masyarakat.

Jika Inspektorat tidak mampu untuk meyelesaikan kasus tersebut, maka pihak kejari akan mengambil alihnya dan melakukan penyidikan sendiri hingga ke tahap penetapan tersangka

“Berdasarkan janji kasie intel yang sudah tiga bulan ini tak ditepati, maka kami duga ada unsur lain, sehingga belum ada proses penyi­dikan kasus ini,” tandas Tokoh Pemuda Negeri Lama Patrick Papilya dalam rilisnya yang diterima redaksi Siwalima, Jumat (20/3).

Menurutnya, unsur lain yang menjadi dugaan masyarakat Negeri Lama kata papilaya yakni, terkait dengan hasil MoU antara pihak Kejari Ambon dengan pemkot sehingga memperlambat setiap penanganan kasus hukum terkait dengan persoalan ADD dan DD di setia desa yang ada di kota ini.

Bila seluruh regulasi tersebut harus kembali diberikan kepada Inspektorat untuk kemudian dipe­lajari dan melakukan audit kembali, maka dipastikan akan memperlambat proses hukum yang berjalan.

“Bagi kami, inspekotrat tidaklah sepatutnya untuk lakukan peme­riksaan kembali terkait dengan hasil laporan yang sudah sampai pada jalur hukum, karna mengingat audit yang dilakukan pihak inspektorat juga bermasalah dalam kasus dugaan penyelewengaan ADD desa kami, sebab di tahun 2018 mereka telah melalukan audit dan hasilnya tidak ada temuan. Padahal hasil Inspektorat bertolak belakang dengan temuan masyarakat di lapangan,” cetusnya.

Selain itu kata Papilaya, mas­yarakat Negeri Lama juga kecewa dengan pernyataan kasie intel yang mengatakan, jika dalam proses audit inspketorat pihak-pihak yang di duga melakukan penyelewengan mampu mengantikan kerugian negara sebelum berkas ini sampai pada pihak kejari, maka kasus ini tidak akan ada tersangkanya.

Hal ini sungguh bertolak belakang dengan pemaknaan UU Nomor: 20 Tahun 2001 yang merupakan peru­bahan atas UU Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Ko­rupsi yang menegaskan, pengem­balian kerugian keungan negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana, sebagaimana di maksud dalam pasal 2 dan 3.

Masyarakat takutkan, ada ke­mung­kinan besar kasus ini akan di SP3, mengingat dari awal sudah ada cacat secara prosedural antara lembaga resmi yang seharusnya melakukan audit.

Inspektorat adalah lembaga penga­was milik pemerintah yang notabe­nenya akan ada kewenangan pihak walikota dalam pelimpahan berkas kepada kejari, ini bisa dilihat juga dari kasus Desa Urimessing yang sudah  3 tahun terkatung-katung proses hukumnya akibat dari pelimpahan berkas kepada pihak Inspektorat Ambon untuk lakukan audit.

“Saya berharap pihak Kejari Ambon lebih profesional untuk melihat proses ini demi  keadilan,” cetusnya.

Jika, pihak kejari tidak menindak­lanjuti laporan masyarakat ini, maka laporan tersebut akan dicabut kembali. Pencabutan berkas ini akan dilakukan serentak dengan aksi demosntrasi besar-besaran yang akan dilakukan masyarakat di Kejari Ambon. “Kita sementara berunding untuk melakukan aksi demonsterasi damai di depan Kantor Kejari Ambon dengan mengandeng beberapa aktifis mahasiswa dan nasyarakat,” tegasnya. (S-49)