AMBON, Siwalimanews – Upaya pemulangan pengungsi konflik sosial di Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, maka pihak istana kepresidenan kembali menggelar pertemuan bersama pemerintah daerah dan TNI-Polri, termasuk para tokoh adat dan masyarakat setempat.

Rapat secara virtual Rabu (14/12) ini dipimpin Kepala Deputi II Kantor Staf  Presiden Abetnego Tarigan dan diikuti Pemda dan unsur TNI-Polri dari ruang kerja Kepala Dinas PUPR Maluku.

“Pertemuan ini kami laksanakan guna update perkembangan terkini dan kedepan. Dimana kita berencana 19 Desember 2022 ini akan melaksanakan pemulangan dan secara perlahan akan merealisasikan tuntutan atau harapan masyarakat baik rehabilitasi rekontruksi dan juga perladangan serta kebun dan tempat upacara adat,” ujar Abetnego.

Dalam pertemuan ini juga melibatkan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda Negeri Pelauw dan Kariu, penjabat Bupati Maluku Tengah Muhammad Marasabessy, menyampaikan, langkah-langkah konkrit yang terukur dalam rangka pemulangan, sekaligus merumuskan rencana aksi jangka pendek dalam tujuan pemulangan pengungsi Kariu.

Dalam pemulangan nanti terdapat sejumlah permintaan yang telah ditindak lanjuti. Mulai dari  pernyataan sikap Negeri Pelauw, masyarakat meminta untuk tidak beraktivitas di kawasan Hua Rual, serta permintaan maaf secara terbuka dari masyarakat Kariu.

“Larangan aktifitas di kawasan Hua Rual ditetapkan dengan keputusan Bupati Nomor 590 – 745 tahun 2022,  untuk pengembalian batu keramat kami sudah laksanakan di lokasi Hua Rual sementara terkait permintaan maaf masyarakat negeri Kariu, juga sudah dilaksanakan.

Selanjutnya, terkait pengerusakan situs adat sebagai salah satu akar masalah konflik sosial Negeri Pelauw dan Negeri Kariu, Marasabessy mengaku, pemerintah dan masyarakat Kariu menyatakan tidak pernah melakukan tindakan pengerusakan tersebut.

Kemudian, keputusan tapal batas Pemda bersama TNI-Polri sudah dilakukan sehingga 5 point tuntutan warga negeri Pelau,  telah terealisasi. Ia merincikan rencana pemulangan pengungsi Kariu terdiri dari 109 KK,  dengan pembiayaan dana sebesar Rp113.000.000, disamping sembako dan kebutuhan lainnya. Sedangka untuk rehabilitasi perumahan, pemda akan bekerjasama dengan TNI-Polri.

“Persiapannya sudah matang selain bantuan ada pemberian BLT dari Dinsos selama 3 bulan dengan besaran Rp335 ribu/KK disamping bantuan dari Kemensos, termasuk juga disiapkan dana untuk penerangan dan merahabilitasi air bersih serta pos pengamanan.

Sementara itu Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease Kombes Raja Arthur Lumongga Simamora, pada kesempatan itu melaporkan, terkait pengamanan, dimana terdapat 152 personel dikerahkan.

“Selain personel, pengamanan pemulangan sampai dengan Natal,  kami akan melibatkan masyarakat Pulau Haruku, sehingga dapat berjalan dengan aman. Pemulangan ini juga akan kami lakukan secara tradisi adat dengan dihadiri oleh seluruh raja-raja se-Pulau Haruku,” ujar Kapolresta.

Sedangkan Raja Negeri Pelauw Rasyad Effendi Latucosina mendukung pemulangan pengungsi warga Kariu. (S-10)