AMBON, Siwalimanews – Pemerintahan Gubernur Maluku dan Wakil Gubernur Maluku dibawah komando Hendrik Lewerissa dan Abdullah Vanath akan segera berjalan, setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, pada Kamis (20/2) esok.

DitTengah suasana suka cita itu,terpampang sejumlah tugas berat yang menanti pasangan berjargon Lawamena itu, yang dimulai dari penataan birokrasi hingga kesejahteraan Masyarakat Maluku.

Akademisi FISIP Unpatti Paulus Koritelu menyebutkan, ada tiga hal mendasar yang harus diperhatikan dan diperbaiki serta dilaksanakan oleh pemerintahan HL – AV.

Hal pertama yang harus dilaksanakan adalah, pembaharuan status kemiskinan yang dilabeli oleh pemerintah melalui pernyataan Mantan Wakil Presiden  Ma’ruf Amin beberapa tahun lalu saat kunjunginya ke Maluku.

“Dalam pandangan internal masyarakat Maluku adalah orang bermartabat dan bukti dari martabat itu ada pada fakta-fakta historis Maluku yang berkontribusi terhadap proses menjelang kemerdekaan,” tandas Koritelu kepada Siwalimanews melalui telepon selulernya, Rabu (19/2).

Ditengah fakta itu, Maluku dalam 5 tahun masuk dalam 4 provinsi termiskin, karena itu secara universal orang Maluku memerlukan kemampuan dan kesungguhan hati dari gubernur untuk mengubah nasib orang Maluku, minimal dari fakta kemiskinan yang begitu memprihatinkan.

“HL – Vanath harus mampu mengeluarkan Maluku dari ranking 4 provinsi termiskin untuk Indonesia,” ungkap Koritelu.

Berikutnya kata Kritelu, potensi-potensi keunggulan komparatif orang Maluku, seperti pada sektor perikanan maupun migas kalau bisa ada kepastian tentang itu semua.

“Misalnya pada sektor perikanan soal implementasi lumbung ikan Nasional dan Ambon New Port, harus benar-benar dilakukan, dimana juga persepsi dan pengertian dari Gubernur Maluku HL sendiri untuk mengakomodasi semua proses kegiatan dimulai dari hulu sampai hilir,” ucap Koritelu.

Dengan demikian, menurut Koritelu, dampaknya itu semakin dirasakan oleh Maluku sendiri dan teristimewa tentang kepastian pemberlakuan pelaksanaan Blok Masela itu sangat diharapkan oleh rakyat Maluku, agar benar benar  punya kepastian tentang orientasi ke depan supaya dua kabupaten induk yakni Kepulauan Tanimbar dan MBD serta 9 kabupaten/kota lain dan Provinsi Maluku sebagai representasi perwakilan pemerintah pusat juga mendapatkan manfaat yang besar untuk mengelola dan mengatur berbagai dinamika pembangunan yang ada di Maluku.

Sementara hal ketiga, terkait tata kelola birokrasi yang sungguh carut marut dan benar-benar ada diluar harapan semua orang, kalau bisa dibenahi sesuai dengan pendekatan “meritokrasi sistem.

“Jadi Kalau bisa bukan berdasarkan dia saudara saya atau dia seagama dengan saya atau satu suku dengan saya, tetapi kalau bisa ASN yang asli orang Maluku kemudian punya kapabilitas dan kompetensi yang mumpuni mesti dimaksimalkan perannya supaya bisa memperbaiki proses proses tata kelola birokrasi menjadi semakin profesional dan efektif dalam melakukan pelayanan publik,” tandas Koritelu

Efisiensi Anggaran

Sementara terkait Inpres tentang Efisiensi Anggaran Koritelu yakni, HL- AV mampu bertahan. Apalagi sosok HL yang punya begitu kedekatan dengan Presiden Prabowo Subianto.

“Terkait efisiensi anggaran bagi saya sangat menarik dalam kondisi ini, karena dalam situasi apapun HL dan Vanath memperlihatkan relationship dengan orang nomor satu di republik ini yaitu Presiden Prabowo Subianto,” tandas Koritelu.

Oleh sebab itu, menurut Koritelu, jika efisiensi anggaran berlaku secara universal, maka Maluku merupakan bagian dari provinsi yang akan sangat menderita bertepatan dengan situasi DAU dan DAK dari APBD yang sangat kecil berdasarkan konstruksi UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, berdasarkan luas daratan dan jumlah penduduk.

“Karena itu, saya sebagai pribadi dan sebagai akademisi tetapi juga kalau boleh mewakili rakyat Maluku, mau rindu untuk melihat bagaimana taji seorang HL untuk memainkan peran dominan atas kedekatan relationship dia (HL-red) dengan Prabowo Subianto, sehingga sekalipun juga efisiensi anggaran  berdampak secara universal, tapi kalau bisa untuk konstruksi kepentingan Maluku ada keistimewaan tertentu dalam regulasi kebijakan pragmatis yang ditempuh oleh pemerintahan Prabowo untuk membantu Maluku keluar dari kemelut peradaban yang sangat memprihatinkan hari-hari belakang ini,” tandas Koritelu.(S-26)