SAUMLAKI, Siwalimanews – Dalam rangka mempertajam indikator serta target kinerja program rencana kerja pembangunan daerah tahun 2024, maka Bappeda Kabupaten Kepulauan Tanimbar menggelar Forum Konsultasi Publik.

Kegiatan yang berlangsung dibawah sorotan tema Pemulihan Ekonomi Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik yang dipusatkan di salah satu hotel di Kota Saumlaki, dibuka oleh Penjabat Bupati Tanimbar Daniel E Indey, Selasa (28/3).

Indey dalam arahannya saat membuka kegiatan itu mengatakan, pelaksanaan Forum Konsultasi Publik, merupakan rangkaian tahapan yang dilaksanakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan sebelum perumusan RKPD.

“ Kegiatan RKPD hari ini berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang mengamanatkan bahwa, rancangan awal RKPD dibahas bersama kepala daerah dan pemangku kepentingan dalam Forum Konsultasi Publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan,” ucap Indey.

Masukan dan saran tersebut kata Indey, akan dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala Bappeda dan kepala daerah serta perwakilan masyarakat yang hadir pada konsultasi publik tersebut.

Untuk itu, melalui pelaksanaan konsultasi publik ini diharapkan dapat menghimpun aspirasi para pemangku kepentingan terhadap prioritas dan pembangunan di tahun 2024.

Sebagai persiapan pelaksanaan forum ini, pemkab telah merumuskan beberapa isu strategi, namun isu yang telah ditetapkan pada prinsipnya masih bersifat tentatif, sehingga perlu dimutahirkan dalam diskusi bersama sebelum dituangkan sebagai bahan pembahasan rencana pembangunan pada forum musrenbang tingkat desa/kelurahan dan kecamatan.

Isu Strategis yang dituangkan dalam RKPD 2024 ini mendasari Perbup Tanimbar Nomor: 05 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah tahun 2023-2026 yang memuat 6 isu strategis, yakni, tingginya angka kemiskinan, rendahnya pertumbuhan ekonomi, terbatasnya kualitas SDM, rendahnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana dan rendahnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur, serta belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel.

“Keenam prioritas pembangunan tersebut akan dijabarkan lebih detail ke dalam program-program prioritas per OPD,” tutur Indey. (S-26)