AMBON, Siwalimanews – Ikaran Intelektual Maluku Barat Daya (MBD) meminta DPRD Maluku mendesak pihak INPEX untuk mengkaji kembali analisis dampak lingkungan (Amdal) terkait dengan pengelolaan Blok Masela.

Hal ini disampaikan Ikatan Intelektual (II-MBD) dan Ikatan Mahasiswa MBD saat menggelar audiens bersama DPRD Maluku yang dipimpin langsung Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury serta dihadiri Komisi II, Rabu (7/10).

Dalam penjelasannya, II MBD yang diwakili Aholiab Wattoly menjelaskan secara moral  Blok Masela  merupakan berkat yang datang dari maha kuasa yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat Maluku secara khusus MBD yang masih berstatus daerah 3 T.

Namun, ada persolaan serius yang perlu dilihat bersama terkait dengan proses pembuatan Amdal yang dilakukan oleh INPEX yang dinilai telah menciderai hati masyarakat MBD karena tidak memasukan MBD sebagai wilayah terdampak .

Watloly menjelaskan sejak awal pembuatan Amdal yang berbasis offshore pada tahun 2016, pihaknya telah bertemu dengan INPEX bahkan berdebat dengan ahli pembuatan Amdal pada tanggal 26 Januari dan telah menolak dengan data yang jelas dan saat ini INPEX kembali pada periode kedua setelah Amdal onshore yang masih dengan cara sama.

“INPEX  sebagai pihak yang dipercayakan negara untuk mengelola  kilang, masih cenderung mempraktekan cara-cara kolonial Jepang untuk Maluku Barat Daya dengan mengadudomba dengan KKT serta mewariskan ekstrimisme trauma masa lalu dengan cara membantai hidup generasi masa depan,” ujar Wattloly.

Menurutnya, dalam Amdal yang dibuat oleh INPEX, MBD tidak dimasukan kedalam daerah yang berdampak, padahal dampak  Blok Masela tidak gampang sebab dari analisis yang dilakukan ternyata dari segi air maupun arus laut telah membawa dampak bagi lingkungan.

“Dengan data dan argumen apapun tidak dapat dibalik bahwa MBD tidak masuk daerah terdampak dan tidak masuk daerah pengahasil,” tegasnya. Karena itu, Wattloly mendesak agar Amdal yang dikeluarkan oleh Inpex harus dikaji kembali dengan melihat fakta yang sebenarnya agar tidak menimbulkan persoalan dimasa yang akan datang.

“Amdal itu harus dikaji kembali dengan melihat fakta yang sesungguhnya,” cetusnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Maluku Lucky Wattimury mengatakan salah satu hal penting dari pertemuan ini yakni II-MBD mendukung sepenuhnya Blok Masela karena untuk kepntingan Maluku dengan alasan apapun.

Terkait dengan Amdal, Wattimury men­jelaskan didalam data yang INPEX MBD tidak dimasukkan dalam daerah yang ter­dampak, tapi kajian Amdal yang dilakukan oleh ikatan intelektual MBD justru sangat terdampak dengan data yang jelas.

Karena itu, DPRD telah menyepakati hasil kajian  II-MBD akan digunakan sebagai salah satu dasar untuk dibicaraka dengan Dinas ESDM atau Lingkungan Hidup termasuk dengan INPEX. (Cr-2)