DOBO, Siwalimanews – Ketua Hubungan Luar Negeri DPP Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Bisman Nababan mengharapkan, pengurus DPD Provinsi Maluku, bersinergi mendukung dan mengkritisi semua program Pemerintah Provinsi Maluku.

Permintaan itu disampaikan Nababan saat membuka musyawarah daerah III tahun 2022 di Gedung Sita Kena Dobo, Kabupaten Aru, Selasa (5/4), dengan mengusung tema Nelayan Sejahtera Maluku Maju di Dobo.

Menurutnya, tidak hanya mendukung, namun HNSI juga perlu dikritisi, karena kurang tepat atau kurang cepat, sehingga jangan takut kepada kepala dinas, demi kemakmuran dan kesejahteraan nelayan dan rakyatnya.

“Kehidupan biasanya selalu diikuti oleh semakin meningkatnya tantangan yang akan dihadapi oleh setiap organisasi.
Olehnya itu, diperlukan suatu forum bagi berlangsungnya suatu proses evaluasi atas pelaksanaan program kerja serta dirumuskannya langkah penyempurnaan yang diperlukan untuk mengimbangi pesatnya perkembangan zaman sebuah organisasi, terhadap program-program yang sudah dan belum dilakukan,” ujarnya .

Seiring dengan hal tersebut kata Nababan, organisasi dituntut untuk selalu berupaya meningkatkan karya serta kemampuannya guna mengimbangi pesatnya perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, seperti halnya dengan organisasi lainnya.

Musda ini merupakan agenda tertinggi dalam sebuah organisasi, oleh karenanya musda Provinsi Maluku ini merupakan momentum yang sangat tepat dalam upaya menghidupkan serta membawa organisasi ke arah perubahan, untuk itu para pengurus harus lebih meningkatkan kemampuan untuk membangun komunikasi efektif dengan masyarakat maupun pemerintah daerah setempat atau pemerintah pusat.

“Untuk itu, semua program yang dijalankan organisasi dapat dengan kebijakan pemerintah dalam program kerja diperlukan kesungguhan dan keaktifan peserta musyawarah untuk melahirkan program-program yang akan dilaksanakan oleh pengurus periode mendatang, serta pemberdayaan kota dan kehidupan masyarakat di berbagai bidang, baik agama, ekonomi, pendidikan politik, dan lain sebagainya,” ucapnya

Gubernur Maluku dalam sambutannya yang dibacakan Kadis Kelautan dan Perikanan  Abdul Haris mengatakan, dengan melihat secara langsung situasi dan kondisi riil serta memperoleh data dan informasi tentang keberadaan nelayan dan berbagai permasalahannya yang dihadapi serta proses pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Maluku, tentunya dapat dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan organisasi HNSI, dalam rangka memperjuangkan kepentingan masyarakat nelayan di Indonesia lebih khusus lagi di Provinsi Maluku. (S-11)