AMBON, Siwalimanews – Di dalam tahun 2023 ini honorer di Pemerintah Provinsi Ma­luku semakin meningkat, karena itu, Badan Kepegawaian Daerah diminta untuk bisa menertibkan penerimaan honorer.

Hal ini penting, karena me­ningkatnya tenaga honorer ter­sebut, justru akan membebani keuangan daerah. Dan menjadi keluhkan tersendiri dari pimpi­nan-pimpinan Organisasi Pe­rangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Maluku.

Demikian diungkapkan, ang­gota DPRD Provinsi Maluku, Halimun Saulatu kepada warta­wan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Senin (16/10).

“Kita minta Kepala BKD to­long seluruh honorer di provinsi ditertibkan, honor sudah terlalu banyak sampai kadang pembahasan anggaran, dinas mengeluh terkait pegawai honorer,” kata Saulatu.

Saulatu mengatakan, jika jumlah honorer terus meningkat maka ten­tu­nya menjadi kesulitan bagi pim­pinan OPD, sebab tidak ada sumber anggaran untuk pembayaran gaji honorer.

Apalagi, tenaga honorer yang direkrut bukan atas kebutuhan OPD melainkan hanya titipan pejabat tertentu yang tidak sesuainya dengan kualifikasi.

Saulatu menegaskan, anggaran daerah bukan saja diperuntukkan untuk pembayaran gaji honorer tetapi harus diarahkan bagi pem­bangunan dan kebutuhan masyara­kat umum lainnya.

“Pengalaman membahas angga­ran misalnya Dinas Perikanan dan PUPR isinya selalu mengeluh terkait pegawai honorer sementara terus meningkat, lagi pula kalau semakin banyak honor maka anggaran kita hanya dikeluarkan untuk membayar orang saja sedangkan masyarakat tidak dapat,” paparnya.

Politisi Demokrat Maluku ini pun meminta BKD agar fokus meng­ikutsertakan honorer saat ini men­jadi P3K, dan tidak boleh lagi menerima honorer.(S-20)