MANOKWARI, Siwalimanews – Dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan, maka Provinsi Papua Barat melaksanakan Musyawaran Perencanaan Pembangunan RKPD tahun 2024.

Pelaksanaan Musrenbang RKPD Papua Barat dibuka oleh Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw di Aston Niu Hotel Manokwari dan dihadiri oleh Forkopimda Papua Barat, Bupati se-Papua Barat, Kepala OPD lingkup Papua Barat, stakeholders terkait di Wilayah Papua Barat serta perwakilan Kementerian dan lembaga yang diundang.

Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Jeffry Apoly.

Mendagri dalam arahannya yang dismapaikan Jeffry Rahawarin mengatakan, pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Untuk itu, perlunya memastikan adanya kesinambungan pembangunan dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan dengan memperhatikan berbagai dinamika kebijakan dan arahan pembangunan nasional tahun 2024.

“Saya ingatkan kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat agar dalam penyusunan RKPD 2024 tetap memperhatikan isu-isu strategis nasional dan isu strategis daerah,” ucap Rahawarin saat menyampaikan arahan Mendagri.

Isu-isu strategis nasional dimaksud kata Rahawarin yakni, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, penanganan stunting, pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, middle income trap, percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, reformasi birokrasi, ketahanan energi dan pangan, pengurangan risiko bencana serta Pilpres dan Pilkada serentak tahun 2024, dan perencanaan pembangunan jangka panjang 2025-2045.

Sedangkan isu strategis daerah yang perlu diperhatikan antara lain, rendahnya akses dan kualitas pemenuhan kebutuhan dasar (Pendidikan dan Kesehatan) serta perlindungan sosial, masih terjadi konflik horizontal dan kriminalitas meskipun dalam intensitas rendah, hingga kerentanan wilayah dan kota atas perubahan iklim, pencemaran, kerusakan lingkungan dan potensi bencana.

“Saya juga ingatkan kepada pemprov untuk mengoptimalkan potensi daerah dengan melakukan beberapa pengembangan kewilayahan seperti pengembangan kawasan industri Teluk Bintuni, pembangunan Bandara Rendani/Manokwari dan pembangunan Bandara Babo di tahun 2024,” ucap Rahawarin.

Dikatakan, saat ini terdapat beberapa wilayah pengembangan yang berpotensi di Provinsi Papua  Barat yang dapat dikembangkan untuk mendorong pembangunan daerah, seperti kawasan pengembangan wisata Bahari Wondama, kawasan andalan Teluk Bintuni, kawasan andalan Fak Fak dan sekitarnya. Selain itu adapula, kawasan pengembangan wisata Bahari Kaimana, dan kawasan pengembangan lainnya.

“Pengoptimalan potensi-potensi daerah ini dapat meningkatkan kualitas pembangunan dan daya saing daerah yang berkelanjutan,” ujar Rahawarin.

Rahawarin juga menekankan kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam melaksanakan pembangunan tahun 2024 agar berfokus pada pengentasan kemiskinan.

“Dari data BPS tahun 2022, tingkat kemiskinan di Provinsi Papua Barat menunjukan trend persentase yang tinggi (21.43%) dan berada jauh di atas persentase nasional (9.57%) bahkan merupakan provinsi kedua di Indonesia dengan jumlah penduduk miskin yang tinggi. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Papua Barat perlu melakukan upaya percepatan dalam penanganan kemiskinan dengan melibatkan multi-aktor dan multi sektor untuk penangangan kemiskinan yang tepat sasaran,” tandas Rahawarin.

Pada kesempatan itu Rahawarin, mengingatkan kepada stakeholder dan peserta musrenbang agar dapat memberikan saran dan masukan yang konstruktif, sehingga RKPD Provinsi Papua Barat tahun 2024 dapat menjadi dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi kepentingan seluruh masyarakat Papua Barat.(S-06)