AMBON, Siwalimanews – Gubernur Maluku, Murad Ismail mengeluhkan anggaran pembangunan ke Pemerintah Pusat saat kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ke Ambon, Kamis (23/7).

Kata gubernur,  tahun 2020 APBD yang dimilki oleh Provinsi Maluku sebesar Rp 3, 3 triliun, sedangkan di tahun 2019 hanya Rp 2,8 triliun.

“Jumlah ini sudah dipotong untuk penanganan corona habis kita semua, dan belanja pegawai 60 persen. Jadi APBD hanya Rp 1,2 triliun. Ini bukan kita melaporkan tapi ini keluhan dari masyarakat Maluku,” jelas gubernur dalam sambutannya ketika rapat koordinasi terkait perkembangan situasi politik terkini, pendisiplinan masyarakat taat protokol kesehatan Covid-19, dan terlaksananya program objek vital nasional di lantai VII Kantor Gubernur Maluku, Kamis (23/7).

Menurutnya, kunjungan kerja Menkopolhukam dan Mendagri serta rombongan ini adalah bukti bahwa, Pemerintah Pusat tetap memberikan perhatian besar bagi Maluku.

Gubernur juga menjelaskan, Presiden Jokowi pada beberapa waktu lalu, telah memberikan ketegasan untuk segera menggerakan perekonomian di daerah melalui realisasi belanja APBD tahun 2020.

Baca Juga: Wattimury Minta Masyarakat Disiplin Saat PSBB Transisi

Karena itu, lanjut gubernur, implementasi Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan untuk melakukan refocusing anggaran ABPD telah dilakukan, sehingga dari APBD Maluku sebesar Rp.3,3 triliun, telah dialokasikan untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp.160 miliar.

Disadari bahwa, aspek kesehatan tetap menjadi prioritas utama dimasa pandemi ini, namun bersamaan ini perekonimian tetap harus digerakan, harus di dorong dan disinergikan sehingga berjalan seimbang dan dapat mengerakan kehidupan masyarakat sehingga, semua tetap mampu menghadapi tatanan kehidupan baru, tetap produktif dan aman.

“Kami telah usulkan program percepatan pembangunan Maluku pada  9 bidang dan total anggaran yang diusulkan Rp.19 triliun. Disamping itu, untuk mendorong pengambangan infrastruktur maka, pada bidang PUPR telah diusulkan angaran Rp.130 triliun untuk 5 tahun kedepan,” kata gubernur.

Pada  kesematan ini, dirinya mohon dukungan dari Pemerintah Pusat agar dapat mendorong percepatan pembangunan di Maluku.

“Saya berharap dukungan dari Menkopolhukam dan Mendagri, panglima dan kapolri dan Wakil Ketua DPD kiranya mendorong percepatan pembangunan di Maluku,” harapnya.

Ia menambahkan, ditengah pandemi Pemprov Maluku telah mengambil langkah penanganan yang baik kepada masyarakat terdampak.

“Guna meringankan beban masyarakat yang terdampak ada 49.270 KK miskin baru dan 6500 orang mahasiswa telah kami berikan insentif 200/bulan KK, selama 9 bulan dan menerbitkan 1.973 lebar  kartu pra kerja kepada karyawan akibat PHK dan dirumahkan,” tandasnya. (S-39)