AMBON, Siwalimanews – Dihadapan ratusan kepala dae­rah, Gubernur Hendrik Lewerissa men­dorong adanya penguatan keamanan di wilayah teritorial Maluku.

Hal ini diungkapkan Gubernur saat mengikuti kegiatan pembe­kalan kepala daerah yang berlang­sung di Magelang, Jawa Tengah, Minggu (23/2) dengan pemateri Men­teri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

Gubernur menjelaskan, Maluku merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang didominasi oleh wila­yah kepulauan dengan sumber daya alam yang luar biasa melim­pah.

Implikasi dari wilayah kepulauan tersebut mengakibatkan sering kali sumber daya alam yang merupakan kekayaan di curi oleh oknum-oknum tertentu.

“Sayangnya setiap tahun ratu­san triliun kekayaan kita dicuri oleh pihak lain secara tidak sah, baik pihak eksternal maupun internal,” ungkap Gubernur dalam video pendek yang diterima Siwalima, Senin (24/2).

Baca Juga: Evaluasi Pemilu, KPU Gelar FGD  

Dikatakan, setelah dilakukan identifikasi terhadap persoalan ini ternyata yang menjadi penyebab dari munculnya masalah ini terletak pada law enforcement atau pe­ne­gakan hukum di wilayah teritorial.

Penegakan hukum di wilayah teritorial yang amat luas itu, kata Gubernur sangat membutuhkan dukungan dari armada laut yang memadai.

“Kita sadar betul kemampuan armada laut kita mungkin saja terbatas, tetapi yang paling pen­ting adalah niat yang sungguh-sung­guh untuk menegaskan atu­ran di teritori itu,” tegasnya.

Karenanya, Gubernur meminta agar kedepannya prioritas peng­em­bangan pertahanan laut harus dilakukan untuk mengawal sum­ber-sumber kekayaan laut, khususnya di Provinsi Maluku.

Intensif Koordinasi

Gubernur memastikan dirinya akan mengintensifkan koordinasi dengan bupati dan walikota guna mempercepat pembangunan di Provinsi Maluku.

Penegasan ini diungkapkan Gu­bernur saat mengumpulkan se­jumlah bupati dan walikota disela-sela kegiatan retreat yang berlangsung di Magelang, Minggu (23/2) kemarin.

Dengan menggunakan kemeja putih, gubernur bersama bupati dan walikota membangun koordi­nasi awal guna mempercepat pembangunan Maluku.

“Saya pasti apa yang menjadi kewenangan Gubernur untuk mengeluarkan rekomendasi terkait dengan proses pembangu­nan Maluku akan Beta keluarkan, tidak ada alasan untuk menunda itu,” ujar Gubernur dalam video pendek yang diterima Siwalima, Senin (24/2).

Menurutnya visi gubernur dan bupati/walikota secara umum sangat selaras yakni ingin pe­rubahan bagi Maluku kedepan, sehingga harus ada koordinasi yang dibangun.

Dikatakan dirinya sebagai gubernur akan mengintensifkan koordinasi dengan bupati dan walikota guna menyelesaikan kepentingan masyarakat Maluku.

“Kemarin saya berbicara de­ngan kepala Bappenas pak Rac­hmat Pambudy beliau menga­takan kita sudah harus menyam­paikan usulan program untuk dimasukan dalam APBN tahun depan jadi ini sudah harus kita lakukan,” ujar Gubernur.

Gubernur memastikan dirinya akan mengganggu bupati dan walikota untuk mengawal program pembangunan agar segera di­usul­kan kepada Pemerintah Pusat.

“Saya pasti ganggu bapak-bapak semua untuk memastikan sudah diusulkan atau belum setiap program pembangunan,” tegasnya.

Resmi Pimpin Maluku

Untuk diketahui, Presiden Pra­bowo Kamis (20/2) telah melantik 11 kepala daerah di Maluku yang dilaksanakan di Istana Merdeka bersama 481 kepala daerah lain hasil pemilihan kepala daerah 27 Februari 2024, Kamis (20/2).

11 kepala daerah yaitu, Guber­nur dan Wakil Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa-Abdullah Vanath, yang dilantik berdasar­kan Surat Keputusan Presiden Nomor: 15/P Tahun 2025 Tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur masa jabatan tahun 2025-2030 tertanggal 31 Januari 2025 yang ditandatangani langsung Prabowo Subianto.

Presiden juga melantik 10 kepala daerah, kabupaten/kota di Maluku, yang dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3 /1719 Tahun 2025 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada kabupaten/kota hasil Pilkada 2024 masa jabatan 2025-2030.

10 kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten dan Kota yang dilantik masing-masing Kabupaten Buru Selatan La Hamidi – Gerson Eliaser Selsily, Kabupaten Kepulauan Aru Timotius Kaidel-Mohamad Djumpa, Kabupaten Kepulauan Tanimbar Ricky Jauwerissa-Juliana Chatarina Ratuanak.

Selanjutnya Kota Ambon Bodewin Melkias Wattimena-Ely Toisutta, Kota Tual Akhmad Yani Renuat-Amir Rumra, Kabupaten Maluku Barat Daya Benyamin Thomas Noach-Agustinus Lekwardai Kilikily, Kabupaten Maluku Tengah Zulkarnain Awat Amir-Mario Lawalata Kabupaten Maluku Tenggara.

Muhammad Thaher Hanubun, Kabupaten Seram Bagian Ba­-rat, Asri Arman-Selfinus Kaina­ma dan Kabupaten Seram Ba­-gian Timur Fachri Husni Alkatiri – Muhammad Miftah Toha.

Sementara untuk Kabupaten Buru belum dilakukan pelantikan lantaran masih berproses di Mahkamah Konstitusi. (S-20)