DOBO, Siwalimanews – Bupati, Johan Gonga, melantik 13 pejabat eselon II lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, Jumat (11/3).

Selain pejabat pimpinan tinggi pratama, bupati juga melantik 22 pejabat administrator dan 2 auditor pertama.

13 pejabat eselon II yang dilantik yakni Hentji H Darakay sebagai Kadis Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana, Jhon W Utukaman sebagai Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Yosep Lakesjanan sebagai Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Arman Walay sebagai Kepala badan Pengelolaan Perbatasan Daerah.

Selanjutnya Wati Gunawan dilantik sebagai Kadis Kesehatan. Bernadus Atjdas sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Primus Boby Let Let sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Berthy C Imuly sebagai Kepala Pelaksana BPBD.

Berikutnya, Edwin Nanlohy dilantik sebagai Kepala Dinas PUPR. Rusman Bungin sebagai Kepala Dinas Sosial, Joel Gaite, sebagai Kaban Kesbangpol. Frans Wattimena sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah dan Maxie T Musda sebagai kepala dinas Kominfo.

Bupati Gonga dalam arahannya meminta para pejabat yang dilantik untuk membaca dan cermat sungguh-sungguh penjelasan ataupun uraian tugas pada masing-masing bidang.

“Selain itu kalian harus menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan komunikatif antara atasan dengan bawahan, ataupun antara sesama rekan kerja, serta beroordinasi adalah kunci keberhasilan, dalam membangun suatu relasi, yang nantinya akan mempermudah kinerja saudara saudari,” ujar Gonga.

Lemahnya koordinasi antar bidang tugas, entah itu dalam skala kecil ataupun antar OPD, menurutnya sering diibaratkan sebuah penyakit kronis yang menjangkiti hampir seluruh jajaran birokrasi.

Selain itu, prinsip ego sektoral, terkadang menjadi momok yang cenderung mematikan inovasi dan kreativitas kerja.

“Pejabat yang baru dilantik agar hal seperti ini tak boleh lagi terjadi dalam birokrasi di Pemkab Aru,” tegasnya.

Selanjutnya kata Gonga, pelantikan hari ini, bukan semata-mata kepentingan pegawai, namun diutumakan  pembenahan dan pemantapan organisasi dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan.

“Kepercayaan di berikan harus dilihat prespektif tugas dan tanggung jawab, beretika dan moral yang santun. Bila tidak mampu melaksanakan dengan baik, maka suka atau tidak suka, akan dievaluasi,” ucapnya. (S-11)