AMBON, Siwalimanews – Lima bulan jelang berakhirnya masa jabatan Gubernur Maluku Murad Ismail dan Wakil Gubernur Barnabas Orno belum mampu menjalankan visi dan misi keduanya.

Padahal, pada kampanye pemilihan gubernur tahun 2018 lalu pasangan Murad Ismail dan Barnabas Orno atau yang dikenal saat itu dengan jargon Baileo, mengusung 16 poin janji kampanyenya kepada masyarakat Maluku. Namun dipenghujung masa jabatan keduanya, ternyata 16 poin tersebut belum mampu direalisasikan.

“Fraksi Partai Golkar harus mengkritisi kebijakan terkait dengan visi dan misi yang hingga saat ini tidak kunjung direalisasikan,” tegas Ketua Fraksi Partai Golkar di DPRD Maluku Anos Yermias saat membacakan kata akhir fraksi terhadap LPJ gubernur tahun 2020 di Baileo Rakyat Karang Panjang, pekan kemarin.

Fraksi Partai Golkar juga membeberkan sejumlah poin visi dan misi yang belum direalisasikan diantaranya, pemindahan ibu kota provinsi Ke Makariki Pulau Seram dan percepatan pembangunan perkantoran provinsi, kemudian rekruitmen PNS dan pejabat berdasarkan kompotensi dan pertimbangan keterwakilan suku, agama, dan kewilayahan.

Selanjutnya, penerpan sistem e-government dan e-budgeting untuk transparansi dan percepatan pelayanan publik, harga sembako stabil dan murah, kewajibkan perusahaan di Maluku mempekerjakan 60% anak Maluku.

Biaya pendidikan gratis untuk siswa SMU-SMK di Maluku, kartu beasiswa Maluku untuk mahasiswa berprestasi yang kurang mampu. Pembangunan RSUD menjadi RSUD pusat bertaraf internasional, meningkatkan status puskesmas biasa menjadi puskesmas rawat inap di daerah terpencil dan terjauh.

Kemudian kartu Maluku sehat untuk berobat gratis di puskesmas dan rumah sakit, pengembangan provinsi kepulauan dan Maluku sebagai LIN, pembangunan smart city di pusat kabupaten/kota di Maluku, berikutnya Maluku terang dengan listrik masuk desa serta revitalisasi lembaga-lembaga adat.

Menurut Anos, jika visi dan misi gubernur dan wakil gubernur direalisasikan, maka saat ini Maluku sudah berkembang, namun sayangnya pemerintah provinsi belum dapat memperhatikan kesejahteraan masyarakat.

“Fraksi Partai Golkar sejak awal terus mengingatkan gubernur dan wakil gubernur terkait visi dan misi mereka, tetapi faktanya sebagian besarnya gagal, maka sebagai partai yang menjaga suara rakyat Fraksi Golkar harus tetap mengkritisi kebijakan pemprov demi kesejahteraan masyarakat Maluku,” tegas Anos.(S-20)