AMBON, Siwalimanews –  Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar terus berupaya memperjuang­kan Partisipating Interest (PI) 5,6 persen dari total 10 Persen pengelolaan gas abadi Blok Masela.

Setelah berhasil menemui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Bupati Kepulauan Tanimbar Petrus Fatlolon bersama sejumlah pimpinan Organisasi Pe­rangkat Daerah dan DPRD mela­kukan rapat dengar pendapat de­ngan Komisi VII DPR di Gedung Nusantara Jakarta.

Fatlolon dalam rapat yang dipim­pin Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto dihadiri wakil ketua, Bambang Wuryanto serta sejumlah anggota komisi lainnya menyam­paikan dua tuntutan yaitu pertama, terkait penetapan Kabupaten Kepu­lauan Tanimbar sebagai daerah penghasil yang akan berdampak pada peraturan bagi hasil.

Kedua, Pemda Kabupaten Kepu­lauan Tanimbar meminta jatah 5,6 persen dari total 10 persen Partisi­pating Interest yang diberikan pemerintah kepada pemda.

“Ada dua hal yang disampaikan, agar Kabupaten Kepulauan Tanim­bar ditetapkan sebagai daerah pe­nghasil. Ini berhubungan dengan dana bagi hasil migas, dan kedua, agar Kabupaten Kepulauan Tanim­bar mendapatkan porsi PI 10 persen yang diberikan pemerintah  kepada pemda, dengan memperhatikan se­gala dampak maka kita meminta 5,6 persen kepada pimpinan dan anggota komisi VII DPR,” jelasnya usai rapat tersebut.

Kata Fatlolon, tuntutan yang  disampaikan kepada Komisi VII DPR itu juga diusulkan kepada Menteri Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investigasi dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

“Yang kita usulkan ini sama persis yang kita usulkan kepada gubernur, juga kementerian ESDM. Menko Kemaritiman dan Investasi,” ujar Fatlolon.

Fatlolon menegaskan, seluruh jajaran Pemerintah dan masyarat Kepulauan Tanimbar sangat mendukung percepatan pembangunan Blok Masela.

Ia menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang telah mengubah skema Blok Masela dari ofshore ke onshore.

“Ucapkan terima kasih kepada pak Presiden yang telah mengubah skema Blok Masela dari ofshore ke onshore  karena telah membawa manfaat besar bagi Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

“Ini tentu membawa manfaat besar kepada masyarat terutama kami di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Sehingga kami mendukung percepatan pengembangan Blok Masela lebih cepat lebih bagus,” tuturnya.

Pempus Respon Positif

Upaya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk bertemu secara langsung dengan Pemerintah Pusat membuah hasil, walupun masih terus berjuang namun keinginan untuk mengelola 5,6 persen dari Participating Interest (PI) 10 persen Blok Masela direspon positif Pemerintah Pusat.

Bupati Kepulauan Tanimbar bersama sejumlah pimpinan  Organisasi Perangkat Daerah serta pimpinan dan anggota DPRD KTT, Rabu (17/3) melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Dalam pertemuan yang digelar secara virtual juga dihadiri oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif dan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto dan staf.

Bupati Kepulauan Tanimbar, Petrus Fatlolon yang dikonfirmasi Siwalima, Kamis (18/3) mengakui, telah melakukan pertemuan se­cara virtual dimana dirinya sudah menyampaikan keinginan dan harapan mendapatkan pengelolaan 5,6 persen dari PI 10 persen Blok Masela.

“Setelah kita berproses kemarin di Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi dan dihadiri langsung oleh pak Luhut. Walaupun pertemuan secara virtual tapi mendapat respon positif,” kata Fatlolon.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor: 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah PP Nomor 55 tahun 2005 tentang dana bagi hasil sumberdaya alam menyatakan bahwa Kabupaten Penghasil gas alam akan memperoleh bagi hasil sebesar 12 persen, provinsi 6 persen, dan kabupaten kota kain sebesar 12 persen.

Dasar inilah yang membuat Bupati KKT Petrus Fatlolon memboyong sejumlah dinas teknis bersama dengan pimpinan DPRD kabupaten dan anggota menemui pemerintah pusat.

Fatlolon menjelaskan, kalau perjuangan dirinya bersama dengan DPRD untuk menjawab suara hati masyarakat KKT.

Fatlolon juga meminta dukungan doa kepada seluruh masyarakat KKT agar perjuangan yang dilakukan bersama dengan DPRD tidak sia-sia.

“Kita berdoa supaya semuanya dapat diselesaikan secara arif dan bijaksana dan kepentingan masyarakat Tanimbar bisa diakomodir, ujar Fatlolon.

Ketika ditanya tanggapan pemerintah pusat dalam hal ini Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan terhadap permintaan pengelolaan 5,6 persen dari PI, ia mengaku mereka mendukung.

“Mereka mendukung dan saya menilai positif, sekarang permasalahan ada di peraturan menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang PI yang kemudian akan direvisi dan itu masih membutuhkan waktu dan semua proses ini harus sesuai mekenisme dan berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku.

Usai rapat virtual, bupati dan rombongan pada siang hari menemui Deputi I Kantor Staf Presiden (KSP) Febry Calvin Tetelepta untuk memperjuangan hal yang sama.

Dalam pertemuan itu juga KPS mendukung langkah yang sedang diperjuangkan dirinya bersama dengan teman-teman DPRD.

“KSP memberikan dukungan intinya jangan sampai karena pembagian yang tidak memperhatikan Tanimbar lalu mengganggu operasional blok Masela. Itu tidak boleh sampe mengganggu,” kata Fatlolon menirukan ucapan Febry.

Dengan perjuangan yang sudah dilakukan dirinya  berharap, agar keputusan pembagian PI 10 persen bisa juga melibatkan masyarakat KKT.

“KKT harus mendapatkan porsi yang layak, propiorsional dan sesuai dengan mekanisme dan perundangan yang berlaku.

Selain itu juga ia meminta dukungan doa dari masyarakat Tanimbar baik di KKT, Ambon maupun di Jakarta.

Dia juga mengharapkan, kepa­da masyarakat untuk tetap memberikan dukungan penuh dalam rangka kelancaran operasional Blok Masela.

“Tidak boleh menghambat, kita harus dukung,” tegasnya.

Fatlolon juga meminta masyarakat jangan mengambil langkah lain yang bisa mengganggu keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

“Jangan kita lakukan langkah yang menganggu kamtibmas dengan melakukan demo. Itu tidak boleh, saya larang. kita masih mengedepankan pendekatan-pendekatan, dialog untuk menyampaikan aspirasi sesuai mekanisme. Tapi prinsipnya pusat sudah menyambut positi dan mereka memahami situasi di Tanimbar dimana rakyat mengendaki pembagian PI,” tutupnya.

DPRD Dukung

Usaha Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan DPRD dalam memperjuangkan PI 5,6 persen dari total 10 persen mendapat respon yang baik dari pemerintah pusat.

Walaupun aspirasi yang sudah disuarakan ketika rapat dengar pendapat bersama dengan DPRD Maluku untuk mendapatkan restu namun usaha itu belum selesai. Pemerintah KKT bersama pimpinan DPRD  KKT melanjutkan perjuangan ke Jakarta untuk menemui pemerintah pusat.

Ketua DPRD KKT Jaflaun Omans Batlayeri menjelaskan, aspirasi pemerintah dan masyarakat KKT mendapat respon positif.

“Kita tadi bersama dengan Bupati KKT Petrus Fatlolon menemui Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi, kementerian ESDM dan Kantor Staf Kepresidenan (KSP) untuk menyuarakan aspirasi dan mereka merespon positif, semoga ini menjadi angin segar bagi mas­yarakat KKT ke depan,” ujar Batlayeri ketika dikonfirmasi Siwalima melalui telepon selu­lernya, Rabu (17/3) malam. (S-19)