AMBON, Siwalimanews – Sekretaris Fraksi Demokrat di DPRD Kota Ambon, Julius Toisutta mempertanyakan maksud dan tujuan dari pemotongan insentif dari anggota Satpol yang menjalankan tugas pengawasan Covid-19.

“Jangan dipangkas insentif bagi Satpol PP yang bertugas dalam penanganan covid-19,” tegas Toisutta kepada Siwalimanews melalui telepon selulernya, Selasa(6/10).

Besaran insentif yang diberikan oleh Satpol PP dalam penanganan covid-19 ini sudah dipatok sebesar Rp 100 ribu/orang, oleh sebab itu anggaran yang sudah disiapkan bagi mereka harus diberikan utuh.

“Setiap anggota Satpol yang jalankan tugas harus dapat hak mereka. Kalau anggarannya itu Rp 100 ribu, ya mestinya harus dikasih Rp 100 ribu, tidak boleh dipotong karena itu hak mereka yang harus diterima,” ucap Toisutta.

Jika insentif mereka dipangkas dan mereka hanya menerima setengahnya, alasannya apa dan itu harus dijelaskan, sehingga mereka juga mengetahui bahwa pemotongan itu untuk apa. Apalagi, tugas yang dijalankan anggota Satpol ini sangat beresiko.

Toisutta juga minta ada transparan antara Kasatpol dan anggotanya, prinsipnya jika insentif itu dipangkas, danannya dikemanakan dan untuk keperluan apa.

“Jangan kecewakan mereka, karena mereka juga garda terdepan dalam pandemi covid-19. Apalagi ada anggota yang hingga kini belum dapat hak mereka. Ini harus diejlaskan oleh Kasatpol,” tutupnya

Wakil Ketua Fraksis Perindo Hary Far-Far juga mengaku kecewa, sebab pengelolaan dana covid-19 pada segala aspek di Pemkot Ambon menuai kontroversi, karena tidak berjalan sesuai mekanisme yang ada.

Hari ini juga terjadi instentif Satpol PP yang belum dibayar maupun dipotong dari yang seharusnya diterima setiap orang Rp 100 ribu per hari, dipangkas menjadi Rp 50 ribu. Dengan kejadian ini, maka dapat dinilai bahwa pemkot tidak arif dan bijaksana terutama menyangkut anggaran.

“Ini harus jadi perhatian, nantinya kami akan dorong melalui fraksi supaya penganggaran covid harus dipertanggungjawabkan,” janji Far-Far kepada Siwalimanews melalui telepon selulernya, Selasa (6/10).

Yang lebih mengherankan lagi, pernyataan Kasatpol PP Jossie Loppies, bahwa ada kelebihan uang  dan dibagi-bagikan. Ini kan aneh kok bisa ada kelebihan uang dan dibagi-bagikan pula.

“Inikan aneh kok ada uang lebih, yang ajukan permintaan ini siapa, kok bisa jumlahnya melebih kuotanya. Ini bukti pemerintah tidak serius, untuk itu Kasatpol PP harus bertangungjawab dalam masalah ini,” tegasnya. (Mg-5)