NAMLEA, Siwalimanews – Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Maluku, Fauzan Chatib akan koordinasi dengan pemerintah kabupaten guna membahas masalah lahan, untuk pemba­ngunan jaringan listrik.

Hal ini menindaklanjuti komitmen Pemprov Maluku agar di tahun 2020 nanti semua desa di Maluku telah teraliri listrik.

Kepada Siwalima usai paripur­na di DPRD Maluku, Rabu (4/9) kadis menjelaskan, koordinasi itu dilakukan, guna mencari solisi terkait dengan kendala yang selama ini dihadapi oleh PT PLN ketika membangun jaringan listrik sampai ke pelosok.

“Kendala yang dihadapi, seperti masalah lahan, tanaman dan ini yang harus diselesaikan secara bersama. Untuk itu kita akan akan berkoor­dinasi dengan PT PLN, lahan mana yang masih menjadi kendala dan di daerah mana, akan kita coba berkoordinasikan dengan pemerintah kabupaten/kota,” jelas kadis.

Kadis mengakui, masalah lahan merupakan kewenangan pemerintah kabupaten dan kota dimana lokasi yang akan digunakan oleh PLN untuk membangun jaringan listrik.

“Kami sebagai pemerintah daerah tentunya mendukung langkah PT PLN untuk memba­ngun jaringan di Maluku, sehingga kendala harus diselesaikan secara baik,” katanya.

Dikatakan, sebagian jaringan memang sudah terpasang di hampir semua desa di Maluku, tetapi banyak rumah tangga miskin yang tidak mampu memasak listrik di rumah masing-masing.

“Ini juga menjadi kendala pemerintah saat ini, dan jumlah rumah tangga miskin di Maluku mencapai angka 10.892 keluarga” terang Chotib.

Dalam hal menyambung listrik dari jaringan PLN ke rumah, rumah tangga miskin tidak punya biaya untuk itu. Kalau dihitung jumlah rumah tangga miskin sebanyak 10.892 keluarga, dibutuhkan Rp.3,5 juta perumah untuk penyambu­ngan instalasi rumah dengan 3 mata lampu, dan itu dibutuhkan anggaran sekitar Rp 38 miliar.

Menurutnya, kalau anggaran ini dibebankan ke APBD Maluku dengan kondisi keuangan saat ini tidak memungkinan mengakomodir Rp 38 miliar itu.

Selain itu, gubernur akan mengkomunikasikan dengan bupati dan walikota agar bisa terkontribusi di daerah, misalnya ada berapa rumah tangga miskin dan tidak punya biaya untuk menyambung mungkin kabupaten/kota bisa menggunakan APBD.

PLN Berupaya

Diberitakan sebelumnya Komitmen Gubernur Maluku, Murad Ismail untuk Maluku terang pada 2020 direspon baik PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara. Hal tersebut terlihat dengan perkembangan penerangan di sejumlah wilayah yang selama ini belum tersentuh listrik.

Manajer komunikasi PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara, Ramly Malawat dalam keterangan­nya saat menghadiri rapat di Komisi B DPRD Maluku, yang dipimpin Ketua Komisi, Everd Karmite, Senin (2/9) mengatakan, medukung langkah gubernur untuk Maluku terang di 2020.

Dikatakan, pembangunan kelistrikan di daerah-daerah dalam rangka penyerataan listrik di seluruh Maluku terus dilakukan PLN. Seperti halnya yang dilakukan di Kabupaten Malra.

Untuk Kabupaten Malra terkhususnya di Kei Besar, lanjutnya, sebanyak 58 dari 115 desa telah tersentuh aliran listrik, sementara sebagian lainnya dalam proses pembangunan jaringan konstruksi.

“Soal 2020 Maluku terang, yang pasti kita dukung penyerataan sudah dilakukan seperti misalnya di Kei Besar dimana  jumlah desa 115, untuk yang sudah berlistrik 58 desa , sementara 57 desa belum, mengatasi hal  ini sementara jalan, dan  jaringan konstruksi juga sementara dibangun,” jelas Malawat. (S-39)