AMBON, Siwalimanews – Menjelang empat tahun masa kepemimpinan Gubernur Maluku Murad Ismail dan Wakil Gubernur Barnabas Orno, ternyata keduanya tidak dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini terlihat dari tak ada terobosan substantif, guna menggenjot peningkatan PAD.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Maluku Anos Yermias menjelaskan, meskipun proyeksi PAD mengalami pertumbuhan yang ditopang oleh pertumbuhan pendapatan pajak dan retribusi daerah, tetapi tidak sebanding dengan pertumbuhan pendapatan daerah dari sisi DAU dan  DAK.

Pertumbuhan yang tidak setara ini, sangat berdampak langsung terhadap derajat kemandirian fiskal daerah, artinya seharusnya pertumbuhan PAD akan memperkuat kemandirian fiskal daerah dimaksud.

“Memasuki tahun keempat pemerintah Murad Ismail dan Barnabas Orno, kami tidak melihat adanya terobosan substantif dalam menggenjot pertumbuhan-pertumbuhan pendapatan daerah,” ucap Yermias kepada Siwalimanews di Baileo Rakyat karang Panjang, Jumat (2/12).

Walaupun demikian, Yermias mengaku, ada terjadi perkembangan pada PAD Maluku, tetapi hal itu sangat lambat dan tidak signifikan, dimana PAD tahun 2023 sebesar Rp618.56 miliar atau hanya bertambah Rp29.67 miliar dari tahun anggaran 2022 sebesar Rp588.589 miliar atau hanya naik 5.4 persen.

Sebagai kepala daerah Gubernur Maluku Murad Ismail belum berhasil meyakinkan pemerintah pusat untuk tidak mengurangi jatah dana transfer bagi Maluku. Hal ini terlihat dari skema pembiayaan Ambon New Port dan Lumbung Ikan Nasional yang sampai hari ini sudah tidak terdengar lagi kelanjutannya.

“Bagi Fraksi Partai Golkar di DPRD Provinsi Maluku, ini adalah nama lain dari pembatalan program strategis nasional tersebut,” tegas Yermias.(S-20)