NAMLEA, Siwalimanews – DPRD Kabupaten Buru menilai pemerintah kabupaten dibawah kepemimpinan Pj Bupati Syarif Hidayat, memberikan kado buruk kepada masyarakat di bumi Bupolo pada moment HUT Kemerdekaan RI ke-79.

Kado buruk tersebut berupa, ditariknya kembali anggaran dana alokasi khusus (DAK) fisik bidang pendidikan sebesar Rp16,7 miliar oleh pemerintah pusat.

Hal itu ditegaskan, anggota DPRD Buru Irfan Papalia dan Jaidun Saanun dalam rapat penyampaian nota rancangan KUA-PPAS tahun anggaran 2025 di raung rapat utama DPRD, Jumat (16/8).

Rapat  yang dipimpin Ketua DPRD Muh Rum Soplestuny didampingi Wakil Ketua Djalil Mukaddar serta dihadiri Pj Bupati Syarif Hidayat dan sejumlah pimpinan OPD.

Jaidun Saanun dihadapan peserta rapat menegaskan, kalau esok tanggal 17 Agustus akan dilaksanakan puncak HUT Kemerdekaan RI ke-79, rakyat merdeka dan patut disyukuri dengan ucapan Alhamdulillah.

“Tapi hari ini, Buru dalam keadaan berduka. Kenapa berduka? Karena Syarif Hidayat dan pemda telah gagal. Sebagai wakil rakyat, saya mau sampaikan, bahwa pemerintah gagal dalam mengelola DAK bidang pendidikan. Ini jadi catatan penting bagi wakil rakyat,” tegas Jaidun.

Jaidun lalu menyentil sambutan Syarif Hidayat dalam rapat tersebut, tentang peningkatan sumber daya manusia.

“Mau peningkatan SDM bagaimana? Rp16,7 miliar yang sudah ada saja tidak mampu dikelola,” cibir Jaidun.

Untuk itu, Jaidun sarankan harus segera dievaluasi  menyeluruh oleh PJ bupati dengan turun sampai ke bawah.

Seementara pimpinan DPRD dan para wakil rakyat juga harus mengevaluasi Pj Bupati, karena tidak mampu menginstruksikan bawahannya dengan baik, sehingga DAK bidang pendidikan Rp16,7 miliar yang telah digenggaman, kini ditarik oleh pempus .

“Luar biasa, selama pemerintahan ini berjalan, baru pernah terjadi,” sesali Jaidun.

Anggota lainnya Irfan Papalia dari Fraksi PKS juga melontarkan hal senada, bahwa PJ bupati dan pemkab dinilai gagal dengan memberi kado buruk di moment HUT RI. Pasalnya, yang terjadi hari ini, satu kado HUT RI yang sangat mengecewakan.

Menurut Irfan di moment ini, seharusnya anggaran DAK fisik bidang pendidikan sudah dapat dimanfaatkan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan di daerah itu .Namun yang terjadi, pemanfaatannya tidak terlaksana dengan baik.

Kritik pedas dari para wakil rakyat itu tidak ditanggapi Syarif Hidayat dengan memberikan klarifikasi langsung dalam rapat tersebut, karena tidak dibuka ruang untuk itu.

Setelah rapat selesai, tidak terlihat Syarif mendekati para wakil rakyat dan berbincang ringan guna meluruskannya.

Ia hanya terlihat menyalami para anggota dewan dan langsung meninggalkan ruang rapat.

Ketika dicegat Siwaliamnews dan ditanya solusi yang akan diambilnya terkait dengan penolakan pencairan dana DAK oleh Kementrian Keuangan, Syarif Hidayat dengan enteng mengatakan, masih terus diusahakan supaya kegiatan itu tetap berjalan.

“Kita masih tetap usahakan dia jalan,” ungkap Syarif.

Saat ditanya adakah jalan keluar yang lain bila  lobi terakhir ke pusat nantinya tetap ditolak, Syarif menegaskan, pada pos anggaran pendidikan masih ada DAU.

“Kita sudah berupaya ke Kementrian Keuangan, berdoalah semoga dia berjalan,” ujar Syarif.

Syarif juga  membantah telah mengotak-atik proyek untuk orang-orang dekatnya, sehingga terjadi keterlambatan menginput data ke Kementrian Keuangan.

“Oh tidak betul saya tidak punya kewenangan untuk mengatur itu. Keterlambatan ini karena kita bekerja berdasarkan sistim,” kilah Syarif.

Ditanya soal ia ada mengarahkan satu paket proyek TK  kepada oknum Ketua OKP di Ambon, Syarif buru-buru menyangkalnya.

“Saya tidak tahu. Mungkin dia mendapatkannya sendiri. Tapi ada orang menyangkut paut dan menghubungkan dia dengan saya,” tangkis Syarif.

Diteter lagi dengan pertanyaan kalau oknum OKP ini melobi Syarif di pendopo Bupati, tetap disangkalnya.

“Dia pergi ke pendopo tidak ada urusannya dengan proyek pak. Urusannya dengan kegiatan dia di Ambon, dia mau melaksanakan konfrensi,” jelas Syarif .

Terpisah, Kadis Pendidikan Buru Dahlan Kabau menjelaskan, ia akan tetap bertanggungjawab terkait bantuan dari pempus di bidang pendidikan, sebab  sekelumit masalah yang terjadi dengan DAK 2024, tidak akan mempengaruhi penyaluran DAK 2025 yang terupload di aplikasi Krisna.

Ditanya soal nasib DAK TA 2024 sebesar Rp16,7 miliar, Dahlan menjelaskan, masih terus berkoordinasi ke pempus untuk bagaimana anggaran itu tetap tersalur ke Kabupaten Buru, walaupun batas waktu penyampaian pengajuan pencairan tanggal 31 Juli pukul 17.00 WIB lalu, pihaknya memang mengalami kendala teknis, dimana belum semua telah terupload, yakni  PAUD 7 paket, SD 9 paket dan SMP 6 paket.

“Itu saja yang tidak terimput sesuai batas waktu yang ditentukan. Dinas pendidikan akan terus berproses menempuh berbagai langkah dan kita berdoa saja mudah-mudahan bisa tersalur,” tutup Dahlan.(S-15)