AMBON, Siwalimanews – DPRD Kota Ambon menemukan bahwa fasilitas yang tersedia di 7 pasar sebanyak 3.068 unit baru 1.808 yang digunakan pedagang padahal dibangun dengan menggunakan uang negara.

Jumlah itu terdiri dari pelataran sebanyak 590, namun baru digunakan sebanyak 550 lokasi atau tempat sedangkan untuk los sebanyak 666, dan kios sebanyak 592 unit

“Total 1.808 yang tersebar di 7 pasar milik Pemerintah Kota Ambon yang saat ini berfungsi sedangkan peralatan di 7 pasar lainnya tidak digunakan,” kata Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon, Christianto Laturiuw, kepada Siwalima, di Balai DPRD Kota Ambon kemarin.

Menurutnya potensi fasilitas yang tersedia di 7 pasar. Poin yang dilihat komisi adalah, begitu banyak potensi yang tersedia, namun belum memenuhi kewajiban dalam hal membayar reteibusi.

“Dengan itu, pihaknya meminta agar Disperindag lebih inovatif untuk mencari langkah terobosan,” tegasnya.

Politisi Gerindra itu juga mengaku tidak sekedar refocussing anggaran tetapi OPD pengumpul mesti berpikir kreatif dan inovatif.

“Apa langkah yang harus dilakukan supaya, walau dalam posisi seperti ini, kita punya pendapatan daerah itu ada,” ujarnya.

Dari hasil rapat dengan mitra disebutkan bahwa PAD dari Disperindag, terbesar bersumber dari pengukuran atau uji tera. Yang mana ditentukan Rp120 juta dan baru pada semester pertama dalam tahun 2022, capaiannya sudah lebih dari Rp. 200 juta.

Selain itu, retribusi dari tempat-tempat penjualan minuman beralkohol, yang baru terbayar sekitar 15-25 tempat.

“Yang terdata ada sekitar 54 tempat,” urainya sambil menambahkan total keseluruhan yang sudah diperoleh oleh Disperindag sudah mencapai Rp700 juta lebih atau sekitar 43-48 persen PAD. (S-25)