NAMLEA, Siwalimanews – DPRD meminta Pemerintah Kabupaten Buru dapat mengusulkan tambahan kuota CPNS dan PPPK tahun 2024. Pasalnya, kuota sebanyak 440 orang dinilai terlalu sedikit dan diharapkan usulan naik menjadi 1000 sampai 1.500 orang.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi I DPRD Buru, Irfan Papalia usai memimpin rapat terbuka bersama Asisten I, Nawawi Tinggapy dan sejumlah pejabat dari Kantor Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKSDM), di Namlea, Kamis (13/6).

Dalam keterangan persnya, Irfan Papalia menjelaskan, kalau dalam rapat dengar pendapat, Komisi I telah mendapatkan informasi dari Asisten I dan BKSDM bahwa  akan ada seleksi tes CPNS dan PPPK untuk mengisi kuota sebanyak 440 orang.

“Formasi 440 orang itu terdiri dari CPNS 200 orang dan PPPK 240 orang. Kami selaku jubir rakyat, kalau kuota yang ada, sebaiknya bisa melebihi dari angka 440 orang.  Bahkan kami menginginkan agar di angka 1.000 sampai 1.500,” pintanya.

Untuk itu ia meminta agar BKSDM Buru bertanggungjawab menghitung lagi kebutuhan riel kuota CPNS-PPPK kemudian melakukan usulan yang lebih detail, guna memenuhi kuota kebutuhan di daerah  kepada Kemenpan-RB di Jakarta.

“DPRD tetap berkeinginan agar usulan kuota CPNS dan PPPK Buru harus sebanyak-banyaknya.”Kalau kita usul banyak, bila mereka kurangi 200, maka masih tetap banyak.Tapi kalau hanya usul 500, mereka potong 300, berarti tinggal 200,” katanya.

Lebih lanjut dijelaskan, kalau Komisi I dan seluruh anggota DPRD Buru juga berkeinginan agar dalam seleksi bulan Juli nanti, Pemkab Buru, dan lebih khusus lagi Kantor BKSDM, wajib memprioritaskan  anak-anak daerah.

Alasannya, menilik kepada pengalaman pengangkatan CPNS yang lalu-lalu, para pelamar dari luar hanya datang ke Buru untuk bisa menjadi PNS. Tapi mereka tidak mau lama mengabdi di Buru.

“Baru tiga tahun mengabdi di sini, mereka sudah meninggalkan Kabupaten Buru dan yang rugi daerah ini juga putra putri kita kehilangan kesempatan,” tukasnya.

Sebelumnya, dalam rapat dengan pendapat sebelumnya, salah satu wakil rakyat Rustam Mahulette sempat bereaksi keras dengan usulan dari BKSDM Buru  yang hanya meminta jatah kuota CPNS 200 orang dan PPPK 240 orang.

“Ketika kran ini dibuka, kita hanya mengusulkan setengah-setengah. Mudah-mudahan tahun 2025 nanti kran penerimaan CPNS tetap dibuka dan kalau moratorium maka kita harus menunggu berapa tahun lagi. Lalu bagaimana dengan sumber daya kita. Jangan begini pikirannya, kacau ini,” semprot Mahulete.

Menurutnya empat tahun angkatan kerja di daerah itu menunggu, jadi seharusnya dimaksimalkan.

“PPPK saja orang bersyukur, apalagi ini CPNS, sehingga formasi CPNS yang diusulkan harus sesuai dengan kebutuhan pelamar. Jangan sampai yang diusulkan, formasinya tidak sesuai dengan kondisi kebutuhan anak-anak di daerah itu, sehingga kemudian tidak ada yang melamar,” tegasnya.(S-15)