AMBON, Siwalimanews – Komisi I DPRD Maluku mengingatkan seluruh kepala desa, agar tidak cawe-cawean memenangkan calon tertentu di pilkada serentak.

Sekretaris Komisi I DPRD Maluku Nina Batuatas kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Rabu (6/11) mengungkapkan, posisi kepala desa pada pilkada serentak, baik provinsi maupun kabupaten/kota sangatlah seksi.

Keberadaan kades dalam memenangkan pasangan calon tertentu di pilkada tidak terlepas dari politik balas budi yang sangat nyata terlihat.

“Adanya transaksi dalam sistem pemerintahan yang melibatkan kades dalam pemilihan kepala desa memang terjadi, apalagi sekarang ini daerah dipimpin penjabat, artinya ada titipan kades-kades tertentu di daerah masing-masing,” ujar Nina.

Bahkan parahnya lagi, kata Nina, setiap kandidat memiliki beberapa kepala desa yang akan berjuang untuk memenangkannya di pilkada.

Dinamika ketidaknetralan kepala desa ini kata Nina harus menjadi fokus pengawas jajaran Bawaslu agar ruang gerak setiap kepala desa di Maluku tetap terpantau.

“Praktek seperti ini kita tahu, tapi kita sebagai anggota legislatif yang menjalankan fungsi pengawasan, kita tidak dapat berbuat apa-apa tanpa adanya bantuan dari Bawaslu sebagai lembaga pengawas,” jelas Nina.

Menurutnya, sebagai bagian dari pengelola pemerintah di tingkat bawah, kepala desa wajib hukumnya menjaga netralitas dan independen dengan tidak bekerja untuk memenangkan pasangan calon tertentu.

Kepala desa harus menunjukkan teladan bagi masyarakat agar pemimpin yang nantinya terpilih benar-benar berasal dari pilihan masyarakat, bukan karena permintaan termasuk dari kepala desa.

“Kita berharap Bawaslu dapat merespon permainan dari beberapa kepala desa yang tidak netral termasuk semua pejabat daerah yang ikut bertransaksi politik agar tercipta pilkada yang damai, aman transparan dan netral,” tandas Nina.(S-20)